TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) Arifin Panigoro mengatakan pentingnya meningkatkan kerja sama antar kementerian untuk memberantas tuberkulosis. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan peraturan presiden. "Masih 50 persen lah (pembentukan) Perpres untuk tuberkulosis. Lagi disiapin, sudah sampai di Menteri Koordinator," katanya di Jakarta pada 10 Desember 2019.

Arifin Panigoro, Direktur Eksekutif Stop TB International Lucita Ditio dan beberapa perwakilan ahli isu tuberkulosis sudah sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 9 Desember 2019. Dalam pertemuan itu, Arifin sempat meminta agar Jokowi bisa mempercepat penerbitan peraturan presiden itu. "Presiden bilang 'ya, saya setuju'. Itu kan lumayan, kalau tidak begitu bisa lebih lama lagi," katanya.

Peraturan presiden yang tengah disiapkan ini diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberantas TB. Selama ini, kata Arifin, masalah tuberkulosis hanya diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan saja. Padahal pemberantasan tuberkulosis tidak hanya urusannya dengan kesehatan, namun juga dengan masalah sosial. "Masalah serumit ini, apalagi urusan ke kabupaten, kita perlu kementerian lain khususnya Kementerian Dalam Negeri," katanya sambil menjelaskan bahwa peraturan presiden dapat membantu sistem otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia.

Dalam peraturan presiden itu, kata Arifin, ada pula standar pelayanan minimal tentang tuberkulosis. Hal itu yang akan menjadi indikator kinerja pemerintah. "Dengan standar pelayanan minimal tuberkulosis, nanti dicek, Pak Bupati gimana TB di daerah ini," kata Arifin.

Indonesia menargetkan bisa bebas dari tuberkulosis pada 2030. Saat ini ada 300 orang meninggal perhari karena TB di dunia. Dalam setahun ada 100 ribu orang Indonesia yang meninggal. Jumlah itu sangat besar, maka untuk mencapai target bebas tuberkulosis itu dibutuhkan berbagai upaya dan kerja sama dari semua pihak dan lembaga. "Ini pekerjaan yang tidak gampang di Indonesia," katanya.