TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendorong para pejabat di wilayahnya agar berlaku hedonis atau hedon terhadap produk buatan usaha mikro kecil menengan atau UMKM. Menjelang Hari Raya Idul Fitri pada Mei 2021 lalu misalkan, Ganjar mengajak para pejabat daerah untuk memborong parsel UMKM.

"Pemda, PNS, BUMD, pejabat daerah, semua kami ajak beli parsel UMKM," kata Ganjar dalam webinar Kampanye Literasi Keuangan #IbuBerbagiBijak 2021 pada Kamis, 26 Agustus 2021. Lantaran banyak pejabat daerah yang memesan, menurut Ganjar, pelaku UMKM yang membuat parsel sampai tak sanggup mengerjakannya. "Yang bikin parsel teriak-teriak, 'sudah Pak, kewalahan banyak pesanan'."

Ganjar menjelaskan, upaya mengajak para pejabat daerah memesan produk UMKM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo demi melindungi pengusaha kecil. "Pokoknya beli saja parsel. Ayo jajan. Kalau enggak dikonsumsi atau dipakai sendiri, berikan kepada yang membutuhkan," ucap dia.

Kepada para pejabat daerah itu, Ganjar Pranowo mengingatkan kalau mereka harus lebih bersyukur karena digaji oleh negara, tidak terkena PHK, dan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. "Sekarang sedang ada panen cabai, ayo kita ramai-ramai bantu beli cabai petani," kata ganjar.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurut Ganjar Pranowo, juga membuka pintu untuk pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung yang melibatkan UMKM. Hanya saja, tak semua pengusaha menyambut baik pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Musababnya, pelaku UMKM harus memenuhi syarat tertentu, seperti ketentuan administratif dan lulus uji kualitas. "Awalnya mereka bilang susah, ribet. Padahal ini potensi pendapatan lho, bisa penunjukan langsung," kata Ganjar Pranowo. "Mau enggak misalkan ada dinas pesan makanan Rp 20 juta? Saya minta PNS pesan makanan untuk rapat-rapat ke UMKM, tapi tetap harus dikurasi dulu."

Ada yang berusaha memenuhi kriteria dengan mengikuti pelatihan dari pemerintah, namun ada pula yang tidak. Sekarang, Ganjar Pranowo melanjutkan, terdapat 600 pelaku UMKM yang bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Para pelaku UMKM ini bergerak di bidang penyediaan alat tulis kantor, furnitur, makanan dan minuman, hingga otomotif.

Selain membuka kesempatan bagi UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah, Ganjar melanjutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan pelatihan agar pelaku UMKM beradaptasi dengan dunia digital. "Ada anak muda, ada anak tua yang belajar bagaimana menggunakan marketplace, promosi digital, tampilan foto produk, pengemasan, sampai metode pengiriman. Mindset mereka berubah. Ini menggembirakan," kata Ganjar Pranowo.

Baca juga:
Tak Terima Dipanggil Nenek, Susi Pudjiastuti Berdebat dengan Ganjar Pranowo