TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Profesor Tjandra Yoga Aditama, menjelaskan tiga skenario pencegahan importasi COVID-19 dari Cina ke Indonesia. Mantan direktur WHO Asia Tenggara itu mengatakan musim dingin yang sedang melanda belahan dunia utara memiliki kemungkinan meningkatkan laju kasus COVID-19 yang perlu diantisipasi.

"Perkembangan kasus di Cina tetap jadi perhatian dunia, khususnya juga karena pemerintah setempat kini memang membebaskan masyarakatnya untuk bepergian ke luar negeri," kata pakar kesehatan itu.

Di sisi lain, berbagai negara dan juga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan kejelasan data kasus di Cina akan membantu menjelaskan masalah yang terjadi wilayah setempat sehingga pengendalian kasus ke negara lain dapat dilakukan dengan baik.

"Sejauh ini memang data genomik dari Cina yang terkumpul di GISAID masih menunjukkan adanya varian dan subvarian yang sudah selama ini dikenal (XBB, BF.7)," jelasnya.

Yang menjadi persoalan, cakupannya luas karena Cina adalah negara dengan wilayah luas. "Sehubungan dengan berbagai perkembangan yang ada dan belum sepenuhnya informasi tersedia, maka berbagai negara mengambil sikap masing-masing untuk perlindungan warga di dalam negaranya terhadap kemungkinan penularan kasus dari Cina," ujarnya.

Tiga skenario
Tjandra mengatakan skenario antisipasi pertama adalah meminta pendatang dari Cina untuk membawa hasil tes COVID-19 negatif dari negara asal sebelum melakukan perjalanan. Skenario kedua adalah meminta pendatang luar negeri, termasuk Cina, untuk memperlihatkan bukti sudah divaksinasi secara lengkap tanpa harus membawa hasil tes negatif.

"Ini seperti yang dilakukan tetangga terdekat, Singapura. Tentu dasarnya adalah kalau sudah mendapat vaksinasi lengkap, maka sudah ada perlindungan atau proteksi yang memadai," jelasnya.

Kalau belum vaksinasi lengkap, maka mungkin perlu perlakuan khusus, termasuk menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif. Skenario ketiga adalah yang dilakukan di Indonesia, di mana untuk pendatang dari Cina tidak diperlukan bukti sudah divaksinasi lengkap dan juga tidak membutuhkan hasil tes COVID-19 negatif.

"Tentu akan baik kalau kita juga membuat semacam aturan tertentu, mungkin setidaknya seperti yang dilakukan Singapura di mana pendatang setidaknya sudah vaksinasi lengkap," tandasnya.

Baca juga: Pencabutan PPKM Pilihan Bijak, Ini Kata Pengamat