TEMPO.CO, Jakarta - Setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Duta Arsip Nasional Rieke Diah Pitaloka mengingatkan peringatan kali ini adalah momentum membangun memori kolektif tentang perempuan yang diimplementasikan melalui penetapan arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai memori kolektif bangsa.

"Momen Hari Ibu merupakan titik balik untuk mengingat tanggal 22 Desember 1928 sebagai kongres perempuan pertama dan pelibatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan," katanya di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.

Menurutnya, melalui arsip PPNSB Indonesia dapat memiliki memori kolektif tentang perjuangan perempuan dalam mempertahankan kemerdekaan.

"Dari arsip PPNSB kita memiliki memori bahwa perempuan terlibat aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di segala bidang," ujarnya.

Rieke berharap keseluruhan memori dalam PPNSB dapat menjadi energi positif bagi perjalanan bangsa dan membawa bangsa Indonesia kembali pada amanah konstitusi dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan di segala bidang.

"Perempuan tak boleh hidup dalam penjara domestik. Keterlibatan perempuan tak lagi soal angka kuantitatif tapi sebagai subjek dalam berbagai aspek keputusan di arena publik dan politik," ucap Rieke.

Ia juga mengajak kaum perempuan terus bergandengan tangan dengan kaum laki-laki untuk berkontribusi di ruang publik dan ruang politik demi memperjuangkan Indonesia yang adil dan makmur.

"Selamat untuk seluruh rakyat Indonesia atas ditetapkannya arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai Memori Kolektif Bangsa. Selamat Hari Ibu bagi seluruh perempuan Indonesia seraya merayakan perempuan kuat, Indonesia berdaulat, dan sejahtera," tuturnya.

Rieke Diah Pitaloka

Memori kolektif bangsa
Rieke juga mengatakan sejak lima tahun lalu ia menginisiasi arsip PPNSB sebagai memori kolektif bangsa. "Alhamdulillah, dukungan pertama tahun lalu datang dari Universitas Andalas. Kami berupaya menghadirkan kembali ingatan bukan hanya tentang Presiden RI pertama Ir. Soekarno tetapi juga tentang seorang konseptor politik hukum pembangunan yang ditunjuk Soekarno memimpin PPNSB," ujarnya.

Ia menerangkan konseptor politik hukum pembangunan yang ditunjuk Bung Karno itu adalah Prof. Muhammad Yamin, yang memimpin persiapan Dewan Perancang Nasional (Depernas) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Pada kesempatan ini saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bappenas yang akhirnya memberi dukungan penuh dan joint nomination dalam mengusung PPNSB sebagai Memori Kolektif Bangsa," katanya.

Menurutnya, PPNSB penting karena menjadi strategi politik para pendiri bangsa dalam mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan sistem ekonomi Pancasila dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Penghilangan memori bangsa atas PPNSB berarti penghilangan secara sistematis pula atas keterlibatan para ibu pendiri bangsa dalam meletakkan fondasi rumah Indonesia. Berdasarkan arsip yang saya miliki, susunan keanggotaan Depernas menggambarkan keterlibatan aktif perempuan dalam keputusan politik pembangunan," tandas Rieke Diah Pitaloka.

Pilihan Editor: 6 Tips Memilih Hadiah untuk Hari Ibu yang Spesial