Perlunya Cukai MBDK untuk Lindungi Pola Konsumsi dan Kesehatan Masyarakat

Reporter

Antara

Senin, 12 Agustus 2024 16:41 WIB

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. DPR menyetujui usul Menteri Keuangan untuk mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet) siap dikonsumsi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Staf bidang penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rafika Zulfa, meminta pengaturan pola konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Salah satunya dengan apengenaan cukai pada produk tersebut sebagai upaya perlindungan konsumen.

“Tentu diperlukan instrumen yang bisa lebih mengontrol pola konsumsinya. Salah satunya dengan diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan secepatnya di tahun ini,” kata Rafika, Senin, 12 Agustus 2024.

Ia mengatakan pengenaan cukai pada produk minuman berpemanis dalam kemasan bisa menjadi cara mengatur pola konsumsi masyarakat. Selain perlindungan konsumen dengan kebijakan fiskal dengan cukai, upaya lain adalah dengan kebijakan nonfiskal seperti peningkatan edukasi promosi kesehatan dan regulasi mengenai pelabelan yang lebih informatif kepada masyarakat.

Ia juga menyebut YLKI mendukung Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 yang mengatur batasan konsumsi minuman tinggi gula dalam kemasan. Peraturan ini diharapkan menjadi langkah yang bisa mengatur pola konsumsi masyarakat dan produksi pelaku usaha.

“Selain adanya PP yang mengatur, hal yang tidak kalah penting adalah upaya pengawasan pelaksanaan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk bisa memastikan apakah regulasi tersebut sudah dilaksanakan dengan semestinya,” jelasnya.

Advertising
Advertising

Rafika menyebut pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan apakah pola konsumsi masyarakat dan produk barang yang beredar di pasaran sudah sesuai PP tersebut atau belum untuk mencegah angka kejadian diabetes yang semakin tinggi. Selain itu, pengawasan di lapangan juga harus digencarkan dengan pemberian label pada kemasan sebagai petunjuk kepada konsumen untuk bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya terhadap suatu produk yang digunakan.

Perlunya edukasi
Rafika berharap adanya informasi detail mengenai kandungan gizi pada suatu produk bisa membuat masyarakat lebih mudah menentukan pilihan yang lebih sehat dan baik untuk dikonsumsi. Selain peraturan tertulis, aksi nyata juga harus dilakukan pemerintah secara langsung dalam upaya melindungi konsumen dari penyakit akibat konsumsi gula berlebihan lewat edukasi advokasi digital melalui media massa agar informasi bisa menyebar luas.

“Edukasi yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, secara terus menerus dalam upaya memberikan informasi yang luas kepada konsumen mengenai dampak secara langsung dan tidak langsung minuman berpemanis dalam kemasan,” ujarnya.

Hal itu juga yang gencar dilakukan YLKI dalam memberikan advokasi dan sosialisasi secara aktif ke masyarakat melalui media sosial YLKI dan kegiatan offline kepada konsumen di beberapa kota besar di Indonesia dan melibatkan para pakar di bidang kesehatan. Selain dari segi kesehatan juga dilibatkan pakar ekonomi keuangan untuk memberi edukasi mengenai urgensi cukai MBDK serta survei nasional yang dilakukan YLKI mengenai perilaku konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dan kesehatan masyarakat.

Pilihan Editor: Risiko Obesitas Akibat Minuman Berpemanis, Ini Pesan Ahli Gizi

Berita terkait

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

2 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis untuk Kurangi Ancaman Diabet Tergantung Prabowo

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan bergulir sejak 2017 dan sempat masuk RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi tidak dijalankan

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

2 hari lalu

Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main

Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan BAKN DPR RI soal tarif cukai minuman berpemanis 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Baca Selengkapnya

Percaya, Penjabat Kepala Daerah Bisa

8 hari lalu

Percaya, Penjabat Kepala Daerah Bisa

Berpedoman pada kerja nyata, Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad membuktikan, meski hanya mengabdi pada periode transisi, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Ungkap Cukai Minuman Berpemanis Tetap Jalan Tahun Depan

20 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cukai Minuman Berpemanis Tetap Jalan Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan MBDK tetap masuk dalam objek cukai tahun depan

Baca Selengkapnya

YLKI Sebut Minuman Manis Mirip Nasi Putih Terkait Risiko Diabetes

20 hari lalu

YLKI Sebut Minuman Manis Mirip Nasi Putih Terkait Risiko Diabetes

Riset telah membuktikan minuman manis dan nasi putih memiliki potensi meningkatkan risiko diabetes namun tingkatnya berbeda.

Baca Selengkapnya

YLKI soal Perusahaan Farmasi Divonis Bayar Ganti Rugi Rp 60 Juta dalam Kasus Obat Sirop Beracun: Mestinya Izin Dicabut

21 hari lalu

YLKI soal Perusahaan Farmasi Divonis Bayar Ganti Rugi Rp 60 Juta dalam Kasus Obat Sirop Beracun: Mestinya Izin Dicabut

YLKI menanggapi vonis PN Jakarta Pusat ke dua perusahaan farmasi yang terbukti bersalah dalam kasus obat sirop pemicu gagal ginjal akut.

Baca Selengkapnya

Apindo Minta Kemenkes Libatkan Pengusaha dalam Penyusunan Aturan Teknis Cukai MBDK

23 hari lalu

Apindo Minta Kemenkes Libatkan Pengusaha dalam Penyusunan Aturan Teknis Cukai MBDK

Pengenaan cukai MBDK dinilai akan berdampak terhadap industri.

Baca Selengkapnya

Kemendag Hapus DMO Minyak Goreng Curah, YLKI: Untungkan Pemodal Besar

28 hari lalu

Kemendag Hapus DMO Minyak Goreng Curah, YLKI: Untungkan Pemodal Besar

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi menerbitkan aturan baru soal skema DMO minyak goreng rakyat.

Baca Selengkapnya

Pakar Tanggapi Usaha Pengaburan Fakta BPA Demi Kesehatan Masyarakat

33 hari lalu

Pakar Tanggapi Usaha Pengaburan Fakta BPA Demi Kesehatan Masyarakat

Pakar Kebijakan Publik Dr. Riant Nugroho menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2024 mestinya didukung seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat umum maupun industri.

Baca Selengkapnya

Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, YLKI Minta Transparansi Pemerintah

35 hari lalu

Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, YLKI Minta Transparansi Pemerintah

YLKI menilai penyaluran BBM bersubsidi secara langsung pada konsumen bisa mengurangi risiko penyimpangan

Baca Selengkapnya