TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep melakukan blusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, pada 24 September 2024. Selama, Kaesang yang sedang terseret dugaan gratifikasi jet pribadi ini mengenakan kaus hitam dibalut rompi hitam.

Di bagian punggung pakaian Kaesang itu, terlihat tulisan “Putra Mulyono” disertai siluet seseorang mirip Jokowi. Diketahui, Mulyono dikabarkan nama kecil Jokowi. Sebelumnya Kaesang juga pernah mengenakan topi dan kaus bertuliskan “Kolektor Kecebong” yang merujuk pada Jokowi.

Apa makna dari tulisan “Kolektor Kecebong”?

Kaus dengan logo “Kolektor Kecebong” mulai dikenalkan oleh Kaesang ketika car free day, dekat bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi Solo, pada Minggu, 27 Agustus 2017. Ketika itu ia baru meluncurkan produk tersebut dan menjualnya seharga Rp 150 ribu.

Kemudian Kaesang mulai menggunakan topi dan kaus bertuliskan “Kolektor Kecebong” dalam beberapa kesempatan. Produk ini pernah Kaesang gunakan ketika menemani Presiden Joko Widodo lusukan ke Banten, pada Senin, 4 Juli 2016.

Kaesang terlihat menggunakan topi hitam bertuliskan “Kolektor Kecebong”. Diketahui ada banyak kaitan antara nama anak katak itu dan Kaesang maupun Presiden Joko Widodo.

Pertama, karena Presiden Joko Widodo memang dikenal suka memelihara katak di kolam kediamannya. Anak katak adalah kecebong. Kaesang pernah menggoda ayahnya lewat Twitter tentang hobinya memelihara katak pada pergantian tahun 2015 ke 2016. Lewat cuitan di X, Kaesang mengomentari foto Presiden Joko Widodo yang duduk di pinggir Daunau Raja Ampat, Papua.

"Pak, bukan bermaksud untuk tidak sopan tapi kalo cari kecebong bukan di situ tempatnya," tulis @kaesangp, akun milik Kaesang.

Selain itu pendukung Presiden Joko Widodo pada masa pemilu lalu juga kerap dijuluki kecebong. Sebutan itu, muncul karena berkaitan dengan hobi Presiden Jokowi memelihara katak.

YOLANDA AGNE | INTAN SETIAWANTY | ZED ABIDIEN | SUSANDIJANI

Pilihan Editor: Kaesang Pakai Rompi Bertuliskan Putra Mulyono, Pakar Hukum Tata Negara: Menertawakan Kritik Publik