Artis Anggota DPR Dilarang Show, Ini Reaksi Nurul  

Reporter

Jumat, 30 Januari 2015 03:04 WIB

Nurul Arifin. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan setiap artis atau pelaku seni yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib meninggalkan dunia keartisannya. Artis harus berkomitmen terhadap pilihannya menjadi wakil rakyat.


"Kawan-kawan artis seharusnya berkomitmen dalam pilihannya menjadi anggota Dewan. Mereka tetap bisa berekspresi di parlemen," kata Nurul seusai berdiskusi dengan tim Tempo di Kantor Tempo, Jakarta, 29 Januari 2015.


Ia berharap profesi artis tak diistimewakan di parlemen. Artis yang menjadi anggota DPR wajib meninggalkan tugas di luar kedewanan sama seperti pengacara dan dokter. "Dulu kan dokter dan pengacara juga tak boleh. Jadi biar adil- lah. Saya harap kawan-kawan artis mengerti," kata dia.


Pasal 12 ayat 2 Rancangan Kode Etik DPR tentang Pekerjaan Lain di Luar Tugas Kedewanan menyebutkan "Anggota dilarang terlibat dalam iklan, film, sinetron, dan atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial, khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat sebagai anggota."


Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta rancangan kode etik DPR diperbaiki. Anggota Fraksi Golkar, Popong Otje Djunjunan, misalnya, meminta frasa “ khususnya yang merendahkan anggota ” dihapus saja.


Advertising
Advertising

”Jadi, seluruh anggota dilarang terlibat dalam sinetron, film, iklan,” kata dia Dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: Politikus Minta Rancangan Kode Etik DPR Direvisi)


PUTRI ADITYOWATI


Berita Lain:


Ketemu Prabowo 3 Tanda JokowiJauhi Jeratan Mega


Artis Anggota DPR Dilarang Show Ini Reaksi Nurul


Diminta Mundur Tim Jokowi Budi Gunawan Bereaksi





Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya