TEMPO Interaktif, Palembang:Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan lebih banyak alat kontrasepsi khususnya implant (susuk KB) dan suntik. Karena wanita dari pasangan usia subur meminati kedua jenis alat kontrasepsi itu. Padahal pasokan dari pemerintah pusat melalui BKKBN terbatas. Menurut Kepala BKKBN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Safaruddin Gumay, petugas lapangan keluarga berencana dulu salah karena mendemonstrasikan penggunaan alat kontrasepsi menggunakan implant dan suntik. "Sekarang harganya lebih mahal,"katanya. Selain itu, Sumsel hanya mendapatkan pasokan alat kontrasepsi sebanyak 124 ribu buah, dari 250 ribu buah yang dibutuuhkan.Hingga Juni tahun ini, pengguna suntik dan implant terlihat dominan dari 1.169.964 pasangan usia subur di Sumsel, 375.586 menggunakan suntik dan 148.570 menggunakan implant. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah Kota Palembang, mengalokasikan Rp 556 juta dari APBD 2005 dan Rp 300 juta dari Anggaran Biaya Tambahan. Sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk pembelian alat kontrasepsi. "Ini sedang diperjuangkan oleh Forum Parlemen, terutama dalam pengadaan implant,"kata Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kota Palembang, KH Kamaluddin. Forum Parlemen adalah forum yang terdiri dari anggota DPRD yang peduli dengan masalah kependudukan.Ami Afriatni
Berita terkait
Posyandu Garda Terdepan Tangani Kesehatan Ibu dan Anak
5 hari lalu
Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan. Apa saja?
Baca SelengkapnyaKepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting
47 hari lalu
Pentingnya calon pengantin, kata Kepala BKKBN, memahami hal ini untuk mempersiapkan kehamilan dan mencegah anak stunting.
Baca SelengkapnyaDistribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas
50 hari lalu
Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.
Baca SelengkapnyaKondom Bantu Cegah Infeksi Menular Seksual Hingga 90 Persen
20 Februari 2024
Penggunaan kondom dapat mengurangi risiko penyakit menular yang disebabkan oleh hubungan seksual, seperti HIV atau Infeksi Menular Seksual,
Baca SelengkapnyaTunjangan Kinerja ASN Naik di 3 Lembaga, Ini Besarannnya
28 Januari 2024
Presiden Jokowi telah menaikkan tunjangan kinerja bagi ASN di tahun 2024
Baca SelengkapnyaBKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024
16 Desember 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerobosan Hasto Wardoyo Mengubah BKKBN
15 Desember 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) telah banyak melakukan pembaruan di BKKBN.
Baca SelengkapnyaBKKBN Sebut Angka Stunting di Jawa Tengah Turun tapi Kecil, Ini Langkah yang Ditempuh
8 Desember 2023
BKKBN menyebut kondisi stunting di Jawa Tengah penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun, angka penurunannya diakui masih kecil.
Baca SelengkapnyaBKKBN Beri Penghargaan TNI AD
25 Oktober 2023
Kolaborasi Pekan Pelayanan KB Raih 1,6 Juta Akseptor, BKKBN Beri Penghargaan TNI AD
Baca SelengkapnyaMitos soal Alat Kontrasepsi yang Jadi Faktor Penghambat Program KB
20 Oktober 2023
Pakar menyebut berbagai mitos seputar penggunaan obat dan alat kontrasepsi masih jadi tantangan cakupan pelayanan program KB.
Baca Selengkapnya
