Kata Peneliti Kaya dan Banyak Uang Bisa Bikin Panjang Umur
Reporter
Bisnis.com
Editor
Yayuk Widiyarti
Kamis, 16 Januari 2020 11:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Boleh percaya boleh tidak, kekayaan dan uang banyak ternyata berpengaruh pada panjanga pendeknya usia. Begitu kata sebuah penelitian.
Memiliki uang ternyata tidak hanya berguna untuk status finansial dan sosial, tapi juga kesehatan. Studi yang dipublikasi Journal of Gerontology ini menyebut hidup sehat dengan angka harapan hidup yang tinggi bisa menunggu bagi mereka yang bisa mencapainya dengan uang.
Peneliti, dikutip dari Market Watch, mengambil sampel data dari ribuan lansia berusia 50 tahun di Amerika Serikat dan Inggris. Mereka lalu menemukan kesenjangan antara kualitas hidup dalam usia emas tersebut sangat bergantung pada lingkungan sosial dan ekonomi.
"Ekspektasi hidup sangat berguna untuk indikator kesehatan. Namun, semakin tua, kualitas hidup juga menjadi sangat krusial," ujar penulis dan profesor UCL, Paola Zaninotto.
Menurut data, bagi laki-laki yang berusia 50 tahun, mereka memiliki kesempatan menjalani 31 tahun lagi masa produktif. Padahal, rata-rata angka harapan hidup bagi laki-laki adalah 72 tahun.
Sementara itu, untuk perempuan di usia 50 tahun, mereka yang memiliki pendapatan rendah rata-rata memiliki masa produktif hingga 74 tahun. Namun, mereka yang mapan secara finansial bisa hidup hingga usia 83 tahun.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, angka harapan hidup rata-rata orang saat ini adalah 72 tahun. Studi yang dilakukan 2019 oleh kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat menyebut 75 persen orang kaya di Amerika Serikat pada usia 50 tahunan pada tahun 1991 memiliki angka harapan hidup mencapai usia 72 tahun.
Di sisi lain, hanya 20 persen dari orang berpenghasilan rendah di Amerika Serikat yang mampu hidup hingga usia 72 tahun. Kesenjangan ekonomi menjadi isu yang paling panas jelang pemilihan umum tahun 2020 ini di Amerika Serikat.
Pew Research Study pun menemukan 61 persen orang Amerika percaya ada banyak kesenjangan ekonomi di wilayahnya, sementara 42 persen di antaranya mengatakan kebijakan tak tepat guna pemerintah adalah salah satu alasan mengapa hal ini terjadi.
