TEMPO.CO, Jakarta - Penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan secara bergotongroyong dan langkah ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, media, swasta, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah pun sejauh ini sudah mewujudkan kolaborasi ini dalam Aksi Strategis Indonesia dalam Respons Pandemi Covid-19.

"Terdapat sembilan aksi strategis yang terus dilakukan pemerintah selama pandemi Covid-19 berlangsung," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 secara virtual yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Selasa, 10 November 2020.

Wiku menyebutkan pertama, koordinasi, perencanaan dan pemantauan. Kedua, komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Ketiga, surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus Covid-19. Keempat, pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi internasional dan Pembahasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kelima, pengembangan laboratorium nasional. Keenam, pencegahan dan pengendalian infeksi. Ketujuh, menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus Covid-19. Kedelapan, memberikan dukungan operasional dan logistik ke seluruh daerah. Kesembilan, mempertahankan sistem pelayanan kesehatan yang esensial.

Dalam pelaksanaan upaya aksi strategis tersebut, partisipasi kementerian atau lembaga terus diikutsertakan. Indonesia sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sudah mempersiapkan kerangka koordinasi dalam mitigasi penyakit infeksi baru atau emerging infectious disease, di mana Covid-19 termasuk dalam kategori tersebut.

Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, Merespon Wabah Penyakit Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

"Di mana disebutkan pembagian tugas sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing," lanjutnya di laman Satgas Covid-19.

Untuk evaluasi berkelanjutan setiap negara sangat dinamis dan krusial. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kesiapsiagaan dan kemampuan merespons dalam berbagai situasi dan kondisi.

"Pengalaman adalah guru yang terbaik. Selama delapan bulan ini pemerintah berusaha melakukan refleksi untuk mengidentifikasi efektivitas setiap upaya terhadap perubahan yang diharapkan, termasuk melakukan prosedur peninjauan dengan standar dunia yang ditetapkan WHO, yaitu intra action review," jelas Wiku.

Peninjauan ini melibatkan total 168 peserta fasilitator, reporter, dan notulen yang berasal dari stakeholder multisektor, termasuk Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19 nasional dan daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian/lembaga terkait lainnya, TNI/Polri, serta perwakilan dinas kesehatan daerah, rumah sakit, puskesmas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan mitra internasional lainnya.

Untuk itu Indonesia pada Jumat, 6 November 2020, diundang badan kesehatan dunia atau WHO untuk memaparkan hasil peninjauan penanganan Covid-19. Indonesia diundang bersama Thailand dan Mali. Ketiga negara dipilih karena memiliki karakter masing-masing dalam menangani Covid-19.

"Perisitwa ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki penanganan Covid-19 dan diharapkan memberi pelajaran dan menginspirasi kepada negara lain yang sedang mengalami pandemi ini," kata Wiku.

*Ini adalah konten kerja sama Tempo.co dengan #SatgasCovid-19 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tegakkan protokol kesehatan, ingat selalu #pesanibu dengan #pakaimasker, #jagajarakhindarikerumunan, dan #cucitanganpakaisabun.