TEMPO.CO, Jakarta - Vaksinasi Covid-19 dimulai 13 Januari 2021. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Sumatera Barat, Defriman Djafri, mengatakan upaya komunikasi dan edukasi harus dilakukan secara masif dalam rangka memperkuat kepercayaan publik mengikuti vaksinasi untuk pengendalian pandemi COVID-19.

"Kuncinya upaya KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dimasifkan sekarang ini karena pengalaman selama ini di lapangan merupakan tantangan terbesar, pemerintah atau tim satgas harus mempersiapkan strategi menjelaskan, baik dari sisi kepercayaan, keamanan, efektivitas, dan termasuk KIPI (kejadian ikutan pasca-imunisasi) ke depan," kata Defriman Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas itu.

Defriman menuturkan strategi di daerah bisa melibatkan tokoh agama, adat, masyarakat, termasuk ahli yang kompeten dalam menjelaskan, baik dari sisi kepercayaan, keamanan, efektivitas, dan termasuk KIPI. Dengan demikian, keragu-raguan untuk menerima vaksin bisa diiminimalkan dan ke depan kepercayaan publik bisa terbangun.

Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga berpengaruh terhadap kepercayaan vaksin COVID-19.

"Ditambah isu karena vaksin dari Cina, masyarakat juga mempertanyakan kualitas vaksin dari Cina. Ini yang perlu penjelasan informasi yang utuh serta komprehensif dari pemerintah dan ahli kompeten di bidangnya," tutur Defriman.

Menurutnya, jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dilaksanakan dengan baik disertai penegakan hukum atau aturan secara benar, maka akan sangat efektif menurunkan risiko penularan dan kematian. Bertambahnya kasus COVID-19 di awal 2021 karena mobilitas orang yang sangat berkontribusi terhadap peningkatan kasus selama ini.

"Kondisi ini juga membuktikan bahwa protokol kesehatan belum maksimal diterapkan di masyarakat," ujarnya.

Defriman mengatakan pembatasan pergerakan orang merupakan satu-satunya intervensi untuk menekan laju penularan dan kematian ke depan. Jika protokol kesehatan tidak dilakukan dengan disiplin di lapangan, maka dapat meningkatkan potensi penularan dan bertambahnya kasus COVID-19.

"Mudah-mudahan program vaksinasi cepat diimplementasikan ke depan dan tahap pertama ini merupakan kunci keberhasilan tahap dua, tiga, dan empat ke depan," ujarnya.