TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial mendorong vaksinasi COVID-19 menerapkan prinsip ekuitas seperti yang diimbau oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan untuk vaksinasi mandiri dilakukan setelah kaum rentan mendapatkannya.

Penasihat senior urusan gender dan pemuda WHO, Diah Saminarsih, mengatakan WHO sebelumnya telah mendeklarasikan prinsip ekuitas atau kesempatan vaksinasi terhadap petugas kesehatan dan kaum rentan, menghindari penumpukan di kawasan tertentu agar semua negara mendapatkan vaksin COVID-19.

"Potensi inequity sudah terbaca atau bisa dilihat, diobservasi terjadi sejak kita mulai berbicara soal vaksin," kata Diah dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial yang terdiri dari LaporCovid-19, CISDI, YLBHI, ICW, LBHM, Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), PSHK dan Transparency International, Minggu, 21 Februari 2021.

Menurutnya, sejak awal proses vaksinasi dimulai para ahli telah memprediksi adanya kesenjangan antarnegara yang mendorong WHO akhirnya membuat Fasilitas COVAX untuk memastikan semua bantuan dapat diberikan kepada negara yang membutuhkan. Prinsip ekuitas itu perlu diterapkan mengingat masih sedikitnya jumlah vaksin COVID-19 di seluruh dunia dan vaksin yang ada saat ini harus diberikan kepada kelompok populasi rentan.

Karena itu WHO mendorong negara-negara maju dapat berkontribusi lebih terhadap COVAX dan berbagi jika ada kelebihan dosis. WHO juga mendorong produsen vaksin berbagi pengetahuan agar dapat meningkatkan kemampuan manufaktur dan regulator mempercepat persetujuan darurat.

Baca juga: Dokter: Lengkapi Vaksinasi Covid-19 dengan Patuh protokol Kesehatan

Mereka juga meminta otoritas kesehatan di setiap negara untuk bekerja sama dengan WHO untuk berinvestasi serta menyiapkan layanan kesehatan primer agar distribusi vaksin dapat lebih cepat terjadi dan membangun sistem data yang akurat untuk aliran vaksin. Prinsip ekuitas itu juga menjadi alasan Koalisi Masyarakat Sipil berharap pemerintah menunda rencana vaksinasi mandiri tersebut, menurut Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda.

"Yang sekarang kita utamakan menekan tingkat kesakitan dan kematian akibat COVID-19 pada kelompok rentan untuk tujuan utama vaksinasi ini," kata Olivia.

Karena itu, CISDI melihat kebijakan vaksinasi mandiri terlalu prematur untuk dilakukan saat ini karena pengiriman yang masih terbatas secara global dan vaksinasi diharapkan dapat diberikan kepada yang masuk populasi rentan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

"Pemerintah bisa fokus untuk mengoptimalkan 3T dan 3M dan juga mungkin untuk bisa mengutamakan solidaritas global dan multilateralisme karena tidak ada negara yang akan aman kalau semua negara belum aman," tegasnya.