TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyatakan anak-anak yang tidak bersekolah tetap masuk sasaran pemerintah dalam pemberian vaksin Human Papilloma Virus (HPV) yang bisa mencegah kanker serviks.

“Pemerintah bertugas untuk memastikan semua anak perempuan Indonesia itu mendapatkan vaksin HPV. Artinya, untuk anak-anak berusia 11-12 tahun tapi tidak bersekolah secara formal, maka tetap masuk dalam target pemerintah,” kata Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, dalam Konferensi Pers Bulan Kesadaran Kanker Serviks di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.

Prima menyatakan pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menjalankan program vaksinasi HPV sebagai satu dari 14 imunisasi dasar lengkap bagi anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Pemerintah menargetkan vaksin HPV diberikan sebanyak dua dosis dan hingga kini tidak ditarik biaya apapun. Pemberian vaksin tersebut demi memaksimalkan pembangunan antibodi pada masa emas anak dalam mencegah kanker serviks yang kini menjadi penyebab kedua kematian tertinggi pada perempuan di Indonesia setelah kanker payudara.

Kejar target 95 persen
Menurut Prima, meski semua anak dalam usia yang ditentukan menjadi target pemerintah, adanya sejumlah tantangan seperti penolakan, baik dari sekolah maupun orang tua, masih terus terjadi. Di sisi lain masih ada pihak yang menggalakkan kampanye hitam soal vaksinasi HPV. Beberapa yang marak adalah isu syari, rumor buruk di media, dan mispersepsi soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

“Terkait rumor negatif, kita perlu segera mengklarifikasi agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan BIAS HPV dan cakupannya yang tinggi, minimal 95 persen bisa dicapai,” paparnya.

Karena itu, Kemenkes ikut menggerakkan sejumlah pihak dalam mengedukasi serta mencegah penyebaran hoaks semakin luas, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sambil mendata anak-anak yang tidak bersekolah tersebut. Dari pendataan, pemerintah menyiapkan vaksin HPV sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. Pemerintah juga berupaya mengumpulkan anak-anak itu di satu tempat agar dapat memastikan hak anak terpenuhi tanpa pandang bulu.

“Pemberian vaksin HPV pada anak tidak sekolah bisa dilakukan di posyandu, puskesmas, atau bisa juga di panti asuhan, rumah singgah, yayasan, dan panti asuhan,” kata Prima.

Dia menambahkan bagi masyarakat di luar usia tersebut saat ini tetap bisa mengakses vaksin HPV di fasilitas kesehatan terdekat. Hanya saja, biaya pemberian vaksin saat ini belum bisa ditanggung pemerintah.

"Target sasaran vaksin HPV yang ditanggung pemerintah itu di usia 11-12 tahun. Khusus masyarakat di luar kelompok ini, vaksin HPV dapat dibeli mandiri,” ujarnya.

Baca juga: Tidak Disunat Bisa Tingkatkan Risiko Infeksi HPV pada Laki-Laki