Pekerja memanggang adonan bakpia phatok di pabrik pembuatan Bakpia Phatok 25 di Yogyakarta, 14 Februari 2016. Bank Indonesia (BI) menyambut baik dukungan pemerintah kepada industri perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program subsidi kredit usaha rakyat (KUR). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai harus menumbuhkembangkan UMKM dan mendorong perusahaan besar mengakomodasi tenaga kerja lokal, seiring dengan semakin besarnya angka kemiskinan.
Hamdi, Sekretaris Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekasi Raya mengatakan saat ini gizi buruk tengah mengintai warga Kabupaten Bekasi. Untuk itu, Pemkab Bekasi diminta mengembangkan UMKM di wilayah pedesaan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan seperti selama ini.
"Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga harus tegas kepada perusahaan yang tidak mengakomodasi tenaga kerja dari Bekasi," katanya, Selasa (01 Maret 2016).
Pada sisi lain, Pemkab Bekasi juga harus membuka diri dan mengajak seluruh elemen baik itu dari tokoh masyarakat, pemuda, pengusaha, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, anggota DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Bekasi, dan anggota DPR Dapil Kabupaten Bekasi bersama-sama menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan
27 Februari 2024
Amartha dan Unilever Indonesia Sinergikan Jejaring Usaha Mikro Perempuan
Amartha dan Unilever Indonesia kolaborasikan jejaring usaha mikro Perempuan dengan jejaring bank sampah berbasis komunitas untuk kelola sampah plastik secara produktif dan ekonomis.
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026
14 Juli 2023
Riset Prediksi Kebutuhan Pembiayaan UMKM Rp 4.300 T pada 2026
Riset yang dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Ernst & Young Indonesia menemukan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM yang mencapai ribuan triliun pada 2026.
