Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam pidato sambutannya juga memaparkan sistem pelayanan kesehatan di Tanah Air yang meliputi 2.186 rumah sakit, 9.599 puskesmas, 23.225 puskesmas pembantu, 54.708 poskedes, dan 276.688 posyandu tersebar.
"Pekerjaan yang tidak mudah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan akses komprehensif dan bermutu untuk yang menghapus disparitas antarwilayah, antar-kelompok masyarakat, dan antar-tingkat sosial ekonomi," ujarnya seperti tertuang dalam pidato sambutannya.
Dia juga menyebutkan, saat ini sebanyak 177,48 juta atau sekitar 72 persen penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan, termasuk warga miskin dan tidak mampu. "Tahun 2014 akan dimulai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperluas hingga tahun 2019 agar bisa mencapai jaminan kesehatan seluruh Indonesia."
Dalam pidato sambutan ini, Nafsiah juga menyebutkan soal upaya besar yang dilakukan Depkes demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mencapai sasaran-sasaran yang meliputi eradikasi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanggulangan HIV-AIDS, dan meningkatkan status gizi demi mempercepat upaya pencapaian tujuan milenium.
Hal terpenting lain yang juga menjadi sorotan dari Menkes adalah perintah daerah mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan pembangunan kesehatan, antara lain soal pemenuhan dan distribusi tenaga kesehatan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar, perwujudan kawasan tanpa rokok, dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berlaku mulai 1 Januari tahun depan.
Bayi penting untuk melakukan imunisasi secara rutin agar terhindar dari bahaya kesehatan mendatang. Lantas, apa saja bahaya bagi bayi yang tidak melakukan imunisasi?
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri
19 hari lalu
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.
