Saat Presiden Jokowi Santai Disebut Pak Lurah, Ini Kata Pakar Mikroekspresi

Reporter

Antara

Rabu, 16 Agustus 2023 22:15 WIB

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi dari Asosiasi Psikologi Forensik, mengatakan Presiden Joko Widodo tampak santai dan tanpa beban saat membahas ia kerap disebut Pak Lurah pada Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu, 16 Agustus 2023.

"Ini ditunjukkan pula dengan ekspresi wajah tersenyum. Tidak tampak ada kemarahan, kekesalan, ketakutan, dan beban emosi lain," katanya.

Menurutnya, Presiden tidak menganggap hal ini sebagai hal penting untuk disikapi. Bahasa verbal dan nonverbal Presiden Jokowi menunjukkan kongruensi. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kalimat, "Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah'," papar Monica.

Presiden Jokowi lalu mengatakan sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan Pak Lurah dan belakangan ia mengetahui sosok yang dimaksud ternyata dirinya. Presiden lalu menegaskan ia bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi partai politik sehingga terkait penentuan calon presiden dan calon wakil bukan kewenangannya.

Dia berkata, "Bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi". Monica berpendapat ada ketegasan dari Presiden saat mengulangi kata-katanya, intonasi verbal serta bahasa tubuh saat mengatakan demikian.

Advertising
Advertising

Saat itu, Presiden tampak melakukan gerakan tangan terangkat di sisi bahu dengan telapak tangan menghadap ke depan seperti gestur yang ditunjukkan bila seseorang mengatakan tidak.

"Dari kongruensi pernyataan verbal dan nonverbal ini bisa disimpulkan bahwa pernyataan beliau tidak terlibat dalam penentuan capres maupun cawapres adalah cukup kredibel," ungkap Monica.

Tanpa perubahan intonasi
Ia kemudian membahas tentang Presiden yang mengetahui diejek dengan kata seperti planga-plongo dan tidak tahu apa melalui media sosial. Ia mengaku menerima hal itu. Menurut Presiden, hadirnya media sosial membuat apapun bisa disampaikan kepada presiden termasuk kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnah.

Monica berpendapat tidak terdengar perubahan intonasi yang menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dan lebih dalam. Hal ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya mikroekspresi kemarahan atau ketakutan.

"Jokowi justru menganggukkan kepala sebagai pernyataan kesungguhan. Ada keselarasan verbal dan nonverbal yang berarti Jokowi menganggap hal tersebut sebagai masalah kecil yang tidak menimbulkan emosi pribadi," paparnya.

Monica juga membahas pernyataan Presiden tentang budaya santun dan budi pekerti luhur yang tampak mulai hilang di antara masyarakat. Presiden juga menyebut kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Menurut Presiden, polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia dan membuatnya sedih.

"Kata sedih diucapkan berulang dengan jeda, juga ditunjang dengan menepuk sebelah tangan di dada. Terlihat mikroekspresi kesedihan dan kekecewaan," kata Monica, yang juga mengatakan prioritas perhatian Presiden Jokowi yakni pada keprihatinan polusi budaya sebagian rakyat dan bukan perihal ejekan secara pribadi.

Pilihan Editor: 4 Macam Pakaian Adat yang Dikenakan Jokowi di Upacara 17 Agustus 2019-2022

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

36 menit lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

15 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

18 jam lalu

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

Berbagai kalangan mendesak Presiden Jokowi agar memilih anggota panitia seleksi atau pansel calon pemimpin atau capim KPK yang berintegritas.

Baca Selengkapnya