Saat Debat Capres Ganjar Sebut Persoalan Pernikahan Dini, Bagaimana Ketentuannya?

Senin, 5 Februari 2024 19:26 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres putaran kelima usai pada Ahad, 5 Februari 2024. Tema yang diangkat adalah Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Ketika tiba segmen tanya jawab antar-calon presiden (capres), Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 menanyakan perihal bagaimana strategi Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 untuk menangani masalah gizi anak di Indonesia.

“Pak Ganjar kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrem dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan?” kata Prabowo.

Ganjar pun tidak menyetujui pertanyaan Prabowo. Menurutnya, pencegahan stunting, harus dilakukan semenjak dari bayi di kandungan. “Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju dengan, bapak, karena bapak terlambat, pak, stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi kalau kemudian gizinya baik mereka lakukan cek rutin ya maka akan ketahuan bahwa dia ibunya sehat anaknya pertumbuhannya dilihat,” kata dia.

Selain itu, Ganjar menyoroti permasalahan pernikahan dini dan kesehatan pasangan sebelum menikah. “Periksa apa kesehatan si calon pengantin perempuan, laki-lakinya juga maka dia siap menikah. Maka jangan menikah dini baru hamil periksa rutin, kasih gizi,” kata Ganjar.

Apa saja syarat menikah dini?

Advertising
Advertising

Pernikahan usia dini, di mana salah satu calon pasangan berusia di bawah 19 tahun, sebenarnya tidak diizinkan menurut hukum. Namun, ada pengecualian jika calon pasangan belum mencapai usia 21 tahun, mereka bisa mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).

Meskipun demikian, masih ada kemungkinan untuk melanggar ketentuan usia 19 tahun ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019, di mana orang tua dari salah satu calon pasangan dapat meminta izin khusus kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, yang harus didukung dengan bukti yang cukup.

Alasan sangat mendesak di sini mengacu pada keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan dengan sangat terpaksa, seperti dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019. Permohonan untuk izin khusus ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk warga yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk warga yang beragama selain Islam (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019). Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon pasangan yang akan menikah sebelum memberikan izin khusus (Pasal 7 ayat (3) UU 16/2019).

Selain tidak setuju terhadap pertanyaan Prabowo, Ganjar pun menambahkan bahwa Prabowo salah memahami maksud dari stunting. “Kalau sudah lahir dan tumbuh mungkin bukan stunting, pak, itu gizi buruk. Kalau gizi buruk bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan, pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak nanti kekenyangan, jangan sampai nanti terjadi obesitas ini lebih bahaya," katanya.

Pilihan Editor: Ganjar Sanggah Program Prabowo Makan Siang Gratis Cegah Stunting, Begini Seharusnya

Berita terkait

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

2 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

5 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

11 jam lalu

Sekjen Gerindra Bicara Bobby Nasution, Jokowi jadi Penasihat Prabowo, hingga Revisi UU Kementerian Negara

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjawab sejumlah isu politik yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

12 jam lalu

Raffi Ahmad dalam Pusaran Isu Jadi Menteri Prabowo dan Maju di Pilkada Jateng

Raffi Ahmad dinilai belum memiliki kinerja politik yang bagus, karena tidak memiliki pengalaman di dunia politik.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

12 jam lalu

Prabowo Sebut Dimenangkan Efek Jokowi dalam Pilpres 2024

Prabowo juga mengatakan dia dan Jokowi punya komitmen yang sama membawa perbaikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

12 jam lalu

Soal Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gerindra Sebut Tak Ada Masalah dengan PDIP

Sekjen Gerindra menyebutkan PDIP dalam banyak kesempatan menyatakan tidak punya masalah dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

17 jam lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

1 hari lalu

Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya