TEMPO.CO, Jakarta - Sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman, Dr Tri Wuryaningsih, menilai Hari Kartini setiap 21 April merupakan momentum refleksi masih banyak persoalan terkait perempuan dan anak.

"Oleh karena saat sekarang merupakan tahun politik dan telah memasuki tahapan pilkada mestinya calon-calon yang akan dimunculkan dalam pilkada merupakan sosok yang mampu merespons isu-isu perlindungan perempuan dan anak," kata Tri di Purwokerto, Minggu, 21 April 2024.

Dengan demikian, persoalan-persoalan kaum perempuan dan anak dari waktu ke waktu bisa ditangani dengan baik. Ia mengakui masalah keterwakilan perempuan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah.

"Karena salah satu komposit indeks pembangunan gender itu adalah perempuan di lembaga manajerial, lembaga-lembaga yang memang kemudian punya kewenangan untuk membuat keputusan. Kabupaten Banyumas kalah dengan Purbalingga dan Cilacap soal itu, sehingga ini juga menjadi PR," kata pemerhati masalah gender dan anak itu.

Stunting sampai HIV/AIDS
Selain itu, sumbangan pendapatan perempuan untuk keluarga juga relatif jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Menurutnya, hal itu berarti kontribusi ekonomi perempuan untuk pendapatan keluarga masih rendah.

"Itu menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Persoalan-persoalan itu termasuk persoalan stunting dan HIV/AIDS karena banyak kaum perempuan yang menjadi korban HIV/AIDS. Ini juga menjadi PR yang harus direspons secara serius," jelasnya.

Karena itu, peringatan Hari Kartini di tengah persiapan Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum tepat untuk mencari calon-calon kepala daerah yang mampu merespons isu-isu tersebut. Dalam hal ini, Pilkada Serentak 2024 pada 27 November ditujukan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

"Jadi bukan hanya pilkada di Banyumas, ini kan serentak di seluruh Indonesia. Harusnya bisa merespons isu-isu tersebut," tegas Tri.

Pilihan Editor: Harapan Putri Ariani di Hari Kartini, Perempuan Bisa Wujudkan Mimpi