Wah, Pemerintah Rogoh Rp 1 Triliun untuk Kanker Serviks

Reporter

Senin, 18 Mei 2015 05:45 WIB

Sejumlah warga mendapatkan informasi tentang gejala-gejala kanker serviks yang diberikan secara gratis dikawasan Pasar Pucang, Surabaya, Selasa (21/1). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO , Depok - Kanker serviks dan payudara merupakan kanker paling banyak ditemukan di Indonesia. Kanker serviks mencapai 34,4 persen dari kanker yang terjadi pada perempuan. Bahkan hampir 70 persen sudah stadium lanjut.

Ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional Prof Soehartati Gondhowoardjo mengatakan penyakit kanker sebanyak 43 persen bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Dan 30 persen dapat dikontrol bila ditangani sejak dini. "Pengobatan kanker sangat mahal. Kalau dicegah sejak dini lebih baik dengan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asestat) dan Pap Smear, untuk kanker serviks," kata Soehartati, Minggu 17 Mei 2015.

Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan skrining kanker leher rahim dengan melakukan pulasan asam asestat 3-5 persen ke leher rahim. Jika pada pelumasan itu terjadi perubahan warna keputih-putihan, maka mengindikasikan terdapat lesi prakanker.

Ia menjelaskan, masalah saat ini banyak penderita melakukan pemeriksaan setelah penyakitnya parah. Padahal, bila dideteksi sejak dini, kanker tersebut bisa dicegah perkembangannya.

Di Indonesia ada 15.000 kasus baru, dan 8 ribu kematian setiap tahun. Sebanyak 40-45 kasus baru per hari dan 20-25 kematian per hari akibat penyakit ini. "Satu orang meninggal tiap hari dan di dunia setiap dua meninggal akibat penyakit ini," tutur Soehartati.

Adapun gejala penyakit ini terdapat keputihan, bercampur darah dan berbau, serta nyeri panggul dan tidak dapat buang air kecil.

Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Oase, Nining Indroyono Susilo menjelaskan, mempunyai target 20 juta agar perempuan Indonesia bisa melakukan pemeriksaan IVA untuk mendeteksi kanker serviks. Biaya pemeriksaan IVA hanya merogoh kocek sebesar Rp 25 ribu.

"Kalau sudah menjadi kanker yang bahaya bisa puluhan sampai ratusan juta pengobatannya," ujarnya.

Dengan deteksi IVA, lesi prakanker dapat ditemukan secara dini untuk ditindaklanjuti sebelum berbahaya. Namun, kata dia, yang menjadi kendala banyak perempuan yang malu untuk melakukan pemeriksaan ini. Padahal, deteksi dini dengan cara ini bisa mencegah sebelum menjalar dan menjadi sel kanker yang berbahaya.

"Usia 20-70 tahun yang rentan terkena penyakit ini. Kanker serviks bisa tumbuh dan berkembang sampai 13 tahun, dan gejala awalnya sulit dideteksi bila tidak melakukan tes," jelasnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Depok, Yessy Kumalasari mengatakan saat ini sudah sebanyak 1.300 warga yang melakukan tes IVA dan 900 warga yang tes pap smear untuk mendeteksi kankers serviks. "Kami harap perempuan bisa sejak dini memeriksa penyakit ini. Sebab, bila sudah menjalar dan tumbuh bakal sulit diatasi dan memakan biaya banyak," kata dia.

Yessy menambahkan, hampir Rp1 triliun BPJS menanggung untuk mengobati kanker ini, namun kebanyakan tak bisa diselamatkan karena datang ketika penyakit sudah akut. "Beban terbanyak BPJS pertama di cuci darah, kemudian kanker yang sudah menghabiskan sampai Rp1 triliun. Alangkah baiknya bila dilakukan pencegahan sejak dini," ujarnya.

IMAM HAMDI

Berita terkait

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

24 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 Februari 2024

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.

Baca Selengkapnya

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.

Baca Selengkapnya

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),

Baca Selengkapnya

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

9 Juli 2020

Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

BPJS Kesehatan membuka akses dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah daerah untuk mengolah data dan informasi KIS peserta JKN.

Baca Selengkapnya