Doni Monardo Ingatkan Protokol Kesehatan: Covid-19 Bukan Konspirasi

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BNPB Doni Monardo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020. Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kepala BNPB Doni Monardo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020. Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengingatkan para gubernur, bupati/wali kota, komando daerah militer, kepala kepolisian daerah di seluruh Indonesia untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan massa. Musababnya, kerumunan selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan.

    "Siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara, dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan, wajib dilarang," kata Doni Monardo dalam keterangan resmi, Kamis 19 November 2020. "Ini semua demi menyelamatkan masyarakat agar terhindar dari penularan Covid-19."

    Doni Monardo melanjutkan, ketegasan dan kepatuhan kepala daerah serta aparatur keamanan di setiap wilayah menjadi kunci pelaksanaan protokol kesehatan. "Covid-19 ini nyata, bukan konspirasi," kata Doni Monardo seraya menyatakan lebih dri 15 ribu orang meninggal karena Covid-19 di Indonesia, dan lebih dari 1,5 juta orang jadi korban Covid-19 di berbagai negara.

    Jamaah mulai memadati Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta, Sabtu, 14 November 2020. Massa mulai berdatangan untuk mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan akad nikah anak dari pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    "Protokol kesehatan adalah harga mati," kata Doni Monardo menegaskan. Selain kepala daerah beserta jajarannya dan aparat penegak hukum, Doni mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan siapapun juga harus menjadi contoh dengan menunda segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.

    Doni Monardo menyinggung kerumunan yang terjadi di Jakarta pekan lalu dan di beberapa daerah yang sedang berlangsung kampanye Pilkada. Hajatan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengundang kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Barat. Begitu juga dalam kampanye calon kepala daerah di sejumlah tempat. "Saya mengingatkan agar yang terjadi di Jakarta tidak terulang di tempat lain," ucapnya.

    Dalam peristiwa kerumunan yang terjadi di Jakarta, menurut Doni Monardo, jika terlambat dicegah dan massa sudah terlanjur berkumpul, maka ketika dibubarkan sangat berpotensi terjadi gesekan. Kondisi ini bisa memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa jadi jatuh korban.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dua Staf Khusus Edhy Prabowo yang Terjerat Korupsi

    Dua Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi simpul utama dalam kasus dugaan korupsi.