Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Calon Istri Prajurit TNI Harus Penuhi 16 Dokumen Sebelum Pernikahan Pedang Pora

Reporter

image-gnews
Ilustrasi pedang pora pernikahan. Shutterstock
Ilustrasi pedang pora pernikahan. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Salah satu tradisi dalam prosesi pernikahan seorang perwira yakni upacara pernikahan pedang pora. Mengutip dari laman STIP Jakarta, stipjakarta.ac.id, selain dalam rangka penghormatan dari junior ke senior alumni yang sudah berjasa, upacara juga sebagai bentuk pelepasan masa lajang para perwira. Di samping itu, upacara ini juga bertujuan mengenalkan mempelai wanita mengenai dunia militer dan gambaran lika-liku membangun rumah tangga dengan sosok prajurit negara.

Oleh karena itu, kadang terdapat persyaratan khusus bagi seseorang yang akan menikahi sosok prajurit TNI dan Polri. Dilansir dari beberapa sumber, berikut persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pernikahan pedang pora.

  1. Permohonan izin menikah beserta sepuluh lembar salinannya lengkap yang ditandatangani komandan kompi
  2. Surat kesanggupan calon istri dengan tanda tangan di atas materai
  3. Surat pernyataan persetujuan orangtua atau wali calon istri disertai tanda tangan
  4. Surat keterangan belum menikah, diketahui oleh aparat desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
  5. Surat keterangan menetap orang tua dari pihak calon suami dan calon istri
  6. Surat bentuk sampul D, yang dapat dibuat di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) domisili calon istri yang ditujukan kepada Komandan Kodim, Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel), Perwira Seksi Teritorial (Pasi Ter) dan Komandan Rayon militer (Danramil).
  7. Dokumen N1 yang merupakan dokumen berisikan keterangan atau surat akan menikah yang ditandatangani orang tua dan calon istri
  8. Dokumen N2, yakni pernyataan berupa asal-usul calon istri dan orangtua calon istri.
  9. Dokumen N4, berupa surat keterangan mengenai calon istri
  10. Surat pernyataan dari calon istri dan suami
  11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari pihak calon istri dan orang tua calon istri.
  12. Ijazah pendidikan calon istri
  13. Akta kelahiran pasangan calon suami dan istri
  14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon istri beserta orangtua
  15. Pas foto gandeng ukura 6x9 dengan berpakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Persit tanpa lencana berlatar biru sejumlah 12 lembar
  16. Pas foto calon istri 4x6 memakai pakaian Persit sebanyak lima lembar.

Itulah 16 dokumen khusus yang harus dipersiapkan untuk persiapan pelaksanaan upacara pedang pora bagi calon istri prajurit TNI. Dalam pembuatan surat-surat persyaratan tersebut, untuk memperoleh keabsahan dari surat tersebut, harus diketahui oleh aparat desa setempat. Kemudian, jika dokumen persyaratan telah terpenuhi, terdapat tahap lanjutan berupa beberapa tes lagi yang harus dijalani calon istri prajurit.

NAOMY A. NUGRAHENI 

Baca: Tradisi Pedang Pora Saat Pernikahan Anggota TNI, Begini 12 Tahapan Prosesnya

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Baku Tembak di Puncak Jaya, TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati 1 Anggota TNI

1 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Baku Tembak di Puncak Jaya, TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati 1 Anggota TNI

TPNPB OPM mengklaim telah menembak satu orang anggota TNI hingga tewas dan menyebabkan satu orang lainnya mengalami luka tembak kritis.


Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

1 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?


Anggota TNI Aniaya Dua Warga Aceh, Korban Luka Tusuk

2 hari lalu

Tim gabungan TNI-Polri saat menangkap terduga penganiayaan warga, di Banda Aceh, Sabtu, 16 Maret 2024. Foto: ANTARA/HO/Humas Polresta Banda Aceh
Anggota TNI Aniaya Dua Warga Aceh, Korban Luka Tusuk

Petugas gabungan menangkap seorang anggota TNI berinisial DAR, 25 tahun, dengan pangkat Serda atas dugaan menganiaya dua warga Aceh Jaya


Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

2 hari lalu

Apel Gelar Pasukan Skala Besar Pengamanan Pemilu di Lapangan Benteng Medan, Kamis 11 April 2019. Tempo/Sahat Simatupang
Sederet Kritik Rencana Pemerintah Mengizinkan TNI-Polri Duduki Jabatan ASN

Rencana pemerintah mengizinkan TNI-Polri mengisi jabatan ASN menuai kritik dari pengamat militer dan organisasi masyarakat sipil.


Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

3 hari lalu

Siap-siap Dwifungsi TNI Lagi

Masyarakat sipil ramai-ramai menentang langkah pemerintah menempatkan prajurit TNI-Polri aktif di jabatan sipil. Tanda dwifungsi TNI hidup kembali.


Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

3 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Reaksi Ma'ruf Amin hingga Imparsial Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN

Imparsial menilai penempatan TNI-Polri di jabatan ASN akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya dwifungsi ABRI.


Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

3 hari lalu

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Soal TNI-Polri Isi Jabatan ASN, Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima Agus Subiyanto Bilang Begini

Wapres Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Agus Subiyanto buka suara soal wacana personel TNI-Polri mengisi jabatan ASN.


Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

3 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, 11 Maret 2020. KIP Setwapres
Wapres Ma'ruf Amin Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasannya

Wapres Ma'ruf setuju anggota TNI-Polri duduki jabatan aparatur sipil negara, asal ada batasan-batasannya.


Panglima TNI Agus Subiyanto Klaim Tentara Isi Jabatan ASN Demi Bantu Masyarakat

4 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Adapun Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Karier Agus pun cukup moncer, terutama setelah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 atau bertepatan saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Panglima TNI Agus Subiyanto Klaim Tentara Isi Jabatan ASN Demi Bantu Masyarakat

Panglima TNI Agus Subiyanto mengatakan TNI sudah terlibat dalam program pemerintah seperti penanganan stunting, hingga penanggulangan bencana.


Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

4 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

Peraturan Pemerintah itu juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, dan sebaliknya.