Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencatatan Keuangan Belum Optimal Bikin Pelaku UMKM Susah Dapat Pinjaman

Reporter

Editor

Mitra Tarigan

image-gnews
Ilustrasi pedagang/warung rokok eceran. shutterstock.com
Ilustrasi pedagang/warung rokok eceran. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha dan pemilik UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang telah mampu bertahan di masa resesi global dan pandemi. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai masalah termasuk masalah klasik yakni pembiayaan usaha.

Pinjaman kepada UMKM terbilang rendah dibandingkan dengan pinjaman dari usaha-usaha besar. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pinjaman bank kepada UMKM hanyalah 20 persen dari total pinjaman bank. Tercatat bank juga hanya menyalurkan Rp 293.66 triliun dana KUR kepada UMKM selama periode Januari hingga 25 Oktober 2022. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand di mana angka pinjaman UMKM mencapai lebih dari 40 persen dari seluruh pinjaman nasional.

Dr. Daniar Ahmad Nurdiyanto, perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat, mengatakan UMKM di Jawa Barat berkembang pesat. Tercatat ada 4.5 juta pelaku UMKM namun baru sekitar 20 persen yang sudah go digital. 

"Untuk itu, Dinas KUK terus mendorong agar lebih banyak UMKM yang mengadopsi solusi-solusi digital sebab banyak manfaat dari transformasi teknologi bagi UMKM seperti peningkatan pemasukan dan perluasan pasar digital," kata Dr. Daniar Ahmad Nurdiyanto diacara BukuWarung Flagship Event di Bandung dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 20 Februari 2023.

"Salah satu alasan rendahnya pinjaman UMKM adalah sistem pencatatan keuangan yang belum optimal, hal ini membuat UMKM menjadi kategori peminjam dana yang berisiko tinggi. Namun, dengan pertumbuhan fintech, UMKM dapat mengakses pinjaman lunak dengan lebih mudah," katanya.

BukuWarung, sebagai aplikasi keuangan lengkap untuk UMKM, telah membantu ribuan pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka melalui pilihan-pilihan pinjaman dari mitra terpercaya. "Kami percaya bahwa menyediakan opsi pinjaman yang terpercaya dan mudah dipakai untuk merchant kami merupakan bagian dari mendukung terciptanya inklusi keuangan untuk UMKM,” kata Romy Williams, VP Strategic Partnership, Compliance and Legal BukuWarung. 

Dengan berkolaborasi bersama platform pendanaan digital bagi UMKM yang berizin dan diawasi OJK, BukuWarung menyalurkan Rp 350 miliar pinjaman kepada lebih dari 6,000 merchant selama tahun 2022. “Merchants kami menggunakan pendanaan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka seperti pengadaan barang, biaya pemasaran dan menambah stok penjualan hingga membayar sewa lokasi,” tambahnya.

Direktur Merchant Experience BukuWarung Adi Harlim/BukuWarung

Pada kesempatan yang sama, Adi Harlim, Direktur Merchant Experience BukuWarung menuturkan untuk para pelaku usaha yang telah bergabung dengan BukuWarung tidak hanya diajari bagaimana menjalankan bisnis dengan benar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tetapi para UMKM ini juga kami carikan solusi misalkan dalam bentuk pemberin pendanaan agar bisnis mereka semakin bertumbuh dan berkembang pesat dengan cara berpartner dengan perbankan," kata Adi Harlim.

Dia menambahkan upaya dalam mendorong UMKM naik kelas agar dikenal, semata-mata bukan saja tugas pemerintah. Melainkan juga menjadi tanggung jawab startup-startup seperti BukuWarung dan yang lainnya untuk membantu para pelaku UMKM ini bisa naik kelas dan bisnis mereka juga bisa berkembang pesat. 

Adi Harlim mengatakan 99 persen pelaku usaha yang mengakses BukuWarung adalah pelaku UMKM. Dan sebagian besar dari mereka adalah pelaku usaha mikro. "Kami hadir untuk mengembangkan mereka dari mikro bisa menjadi kecil dari kecil bisa naik menjadi menengah agar mereka naik kelas melalui teknologi digital melalui fitur-fitur yang ada di BukuWarung, Sehingga UMKM nya maju, bisnisnya maju dan ekonomi Indonesia juga bisa maju," kata Adi Harlim.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi masalah inti yang dihadapi dan meninjau kebijakan untuk mempromosikan keuangan inklusif dengan memastikan semua segmen masyarakat, termasuk UMKM, memiliki akses pada opsi pembiayaan usaha yang terjangkau dan berkualitas.

Eka Nur Frihatin, perwakilan dari Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM (FPPU) Bank Indonesia Jawa Barat mengatakan bahwa walaupun dilanda pandemi dan kontraksi ekonomi, tetapi Bank Indonesia yakin dengan go digital, pelaku UMKM dapat terus berkembang dan bertumbuh. Dengan menggunakan solusi digital, UMKM berkesempatan untuk mendapat credit point yang dapat memudahkan mereka mendapat akses pembiayaan.

Sementara itu, Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah OJK Jawa Barat, Iman Kadarusman Nugraha, menyebutkan bahwa digitalisasi UMKM perlu dilakukan, termasuk untuk bertransaksi dan mendapat akses pada permodalan.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat mendukung perkembangan platform digital khususnya dalam rangka transformasi digital bagi pelaku UMKM sehingga UMKM bisa meningkat dan naik kelas, salah satunya dengan hadirnya BukuWarung. Namun kami juga perlu melindungi konsumen dari hal-hal seperti kejahatan digital melalui penguatan ketentuan maupun pelayanan pengaduan konsumen. Kegiatan seperti hari ini yang terus mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya transformasi digital untuk UMKM,” katanya.

Pilihan Editor: Amankan Sektor Perikanan dari Ancaman Resesi Global, Begini Strategi KKP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbincang dengan Habib Luthfi bin Yahya saat bertakziah ke rumah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 29 Mei 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Habib Luthfi Boyong Pengusaha Asing Bertemu Jokowi

Habib Luthfi membawa sejumlah pengusaha asing menemui Presiden Jokowi. Mereka membahas urusan bisnis.


Apakah Data di Aplikasi Pinjol Bisa Dihapus? Ini Penjelasannya

2 hari lalu

Anda mungkin penasaran, apakah data di aplikasi pinjol bisa dihapus? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Anda bisa meminta bantuan pada OJK. Foto: Canva
Apakah Data di Aplikasi Pinjol Bisa Dihapus? Ini Penjelasannya

Anda mungkin penasaran, apakah data di aplikasi pinjol bisa dihapus? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Anda bisa meminta bantuan pada OJK.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


100 Pinjol Legal Terbaru Juni 2024 yang Terdaftar di OJK

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
100 Pinjol Legal Terbaru Juni 2024 yang Terdaftar di OJK

Berikut ini daftar 100 pinjol legal yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK per Jumat, 31 Mei 2024. Selalu cek di OJK untuk keamanan.


BSI Gandeng Startup Optimalkan Akses Permodalan bagi UMKM

3 hari lalu

Pengguna mencoba aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah saat Grand Launching Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Bank Syariah Pertama di  Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI berkolaborasi dengan PT Mandiri Sekuritas meluncurkan Layanan Investasi #SerbaSyariah. Nasabah pun kini bisa membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) secara daring melalui Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah. Tempo/Tony Hartawan
BSI Gandeng Startup Optimalkan Akses Permodalan bagi UMKM

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerja sama dengan startup Qasir.id mengoptimalkan akses permodalan pembiayaan 24 ribu UMKM.


Telkom Gelar Corporate Customer Gathering dan Salurkan Bantu ke UMKM

4 hari lalu

Telkom Gelar Corporate Customer Gathering dan Salurkan Bantu ke UMKM

Corporate Customer Gathering merupakan rangkaian kegiatan Anniversafari menyambut HUT ke-59 Telkom.


Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

6 hari lalu

Ilustrasi wanita hamil bekerja. ert.gr
Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan munculnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menimbulkan pro dan kontra.


Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

6 hari lalu

Dari kanan, Moderator Didik Agus Suwarsono, Budi Sulistyo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementrian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo, Ketua Umum Nusatic, Sugiarto Budiono, Ketua Asosiasi Eksporter Ikan Hias INOFE ( Indonesia Ornamental Fish Exporter), Teguh Winarno pada acara *Potensi Industri Ikan Hias melalui
Tertinggal oleh Jepang, RI Negara Eksportir Ikan Hias Kedua Terbesar di Dunia

Saat ini Indonesia berada di posisi kedua untuk urusan ekportir ikan hias, sementara Jepang masih berada di puncak.


Unjuk Rasa Tolak PP Tapera di Istana Negara, Partai Buruh: Meski Iuran 20 Tahun Tak Jamin Buruh Bisa Miliki Rumah

7 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Unjuk Rasa Tolak PP Tapera di Istana Negara, Partai Buruh: Meski Iuran 20 Tahun Tak Jamin Buruh Bisa Miliki Rumah

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan rencana pemerintah memungut 3 persen dari penghasilan pekerja melalui PP Tapera pantas ditolak.