Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Efek Bekerja WFH dan WFO bagi Kesehatan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi bekerja dari rumah (WFH). Shutterstock
Ilustrasi bekerja dari rumah (WFH). Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan kembali menerapkan sistem hybrid working atau bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah alias work from home disingkat WFH. Sistem ini ditetapkan untuk para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan sistem kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) ini diambil berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas di Istana Negara yang membahas tentang peningkatan kualitas udara Jakarta, Senin lalu, 14 Agustus 2023.

Lalu bagaimana efek hybrid working untuk kesehatan? 

Dikutip dari Forbes, sebuah penelitian terhadap 2.000 pekerja di Amerika Serikat beberapa waktu lalu yang bekerja secara hybrid working menunjukkan perubahan dalam mobilitas pekerja selama jam kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini memiliki dampak pada kesehatan fisik. Berikut beberapa penelitian yang terungkap:

- 60 persen karyawan mengakui mengurangi mobilitas mereka lebih dari 50 persen sejak memulai bekerja dalam mode hybrid.

- Rata-rata pekerja hybrid working hanya melangkah sebanyak 16 langkah dari tempat tidur ke ruang kerja di rumah.

- Pada hari kerja, satu dari tiga pekerja menghabiskan waktu duduk di kursi kerja sepanjang hari dan 63 persen dari mereka hanya berjalan untuk pergi ke toilet atau dapur. Selain itu, 24 persen pekerja jarak jauh bahkan tidak pernah meninggalkan rumah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Hampir separuh dari seluruh pekerja jarak jauh memperkirakan bahwa mereka hanya melangkah sekitar 1.000 langkah selama jam kerja, padahal para ahli kesehatan menyarankan agar setiap orang berjalan sebanyak 8.000 langkah per hari.

 - Selain itu, 50 persen melaporkan mengalami nyeri di bagian bawah punggung, 48 persen mengalami nyeri pada bahu, dan 52 persen merasa ketegangan pada mata.

Sementara itu, melansir dari laman UK Parliament, sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada lebih dari 78 persen dari mereka yang bekerja dari rumah mengatakan bahwa hybrid working memberi mereka keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. 

Namun, kerja jarak jauh dan hybrid dapat menyebabkan kaburnya batas-batas kehidupan kerja dan perasaan tertekan untuk selalu tersedia secara online, serta peningkatan jam kerja lembur yang tidak dibayar. 

Namun dampak kesehatan baik positif dan negatif pada hybrid working (WFH dan WFO) bervariasi berdasarkan karakteristik sosio-demografi serta faktor individu, misalnya kepuasan kerja karyawan dan keadaan pribadi.

FORBES | POST PARLIAMENT UK
Pilihan editor: Alasan Apindo Tidak Setuju WFH Bukan Solusi Polusi Udara Jakarta: Justru Menurunkan Produktivitas Pekerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

17 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

Anies sebelumnya mengimbau aturan baru soal PBB-P2 itu seharusnya disosialisasikan lebih dulu sebelum diterapkan.


Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

19 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

Pemprov Jakarta, kata Anies, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

20 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Heru Budi Sebut Beberapa Penjarah Aset Rusun Marunda Sudah Ditangkap

1 hari lalu

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir saat pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara, pada Senin, 13 Mei 2024. RDF Plant Jakarta dibangun pada lahan seluas 7,87 hektare dapat mengolah 2.500 ton sampah per harinya dan ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Heru Budi Sebut Beberapa Penjarah Aset Rusun Marunda Sudah Ditangkap

Heru Budi menegaskan, setelah peristiwa itu terjadi, tidak ada pembongkaran rusun.


Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Heru Budi Luncurkan Beras Padi Wangi dan Ciwangi di Acara Jakarta Food Festival

Heru Budi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyediakan harga pokok yang terjangkau.


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

1 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.


Kualitas Udara Jakarta Menurun 2 Hari Terakhir Karena Polutan dari Bekasi?

1 hari lalu

Stasiun pemantau kualitas udara bergerak milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pemerintah Jakarta menyatakan mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara. FOTO/Dok. DLH DKI
Kualitas Udara Jakarta Menurun 2 Hari Terakhir Karena Polutan dari Bekasi?

Harapannya, upaya memperbaiki kualitas udara Jakarta akan lebih tepat sasaran karena semua penyebab dan solusinya sudah dikaji dan terukur.


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

1 hari lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


Ditanya Soal Peluang Maju di Pilkada Jakarta, Heru Budi Bilang yang Cocok Ketua DPRD Prasetyo Edi

1 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ditanya Soal Peluang Maju di Pilkada Jakarta, Heru Budi Bilang yang Cocok Ketua DPRD Prasetyo Edi

Heru Budi mengatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, lebih cocok darinya untuk maju di Pilkada Jakarta.


Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

Heru Budi menanggapi dirinya akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia mengatakan yang cocok adalah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.