Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Risiko Caleg Stres dan Alami Gangguan Jiwa Setelah Gagal Terpilih di Pemilu 2024

image-gnews
ilustrasi stres (pixabay.com)
ilustrasi stres (pixabay.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur utama RSUD Sayang Cianjur Irvan Nur Fauzy menyediakan layanan dan ruang khusus bagi calon anggota legislatif atau caleg yang depresi akibat gagal dalam pemilihan umum 2024 nanti. Selain itu, RSUD Sayang Cianjur juga akan menyediakan dokter spesialis seperti psikolog dan psikiater untuk menunjang pelayanan.

“Saat ini baru satu ruangan yang sudah tersedia dengan dua tempat tidur, hal tersebut dilakukan agar pelayanan dan pendataan dapat dilakukan berkaca dari lima tahun ke belakang, dimana banyak caleg yang membutuhkan pendampingan psikis," katanya pada Senin, 13 November 2023.

Dilansir dari Antara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan akan membuka layanan kesehatan jiwa di DKI Jakarta. Hal ini  merupakan antisipasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan bagi peserta pemilu yang besar kemungkinan mengalami gangguan jiwa saat tidak terpilih dalam Pemilu 2024 nanti.

"Bila ada peserta pemilu, calon legislatif (caleg), atau tim sukses (timses) stres hingga gangguan jiwa atau kesehatan mental karena gagal dan perlu pendampingan psikolog, maka kami siap. Mereka tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta dan 13 RSUD," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati saat dihubungi di Jakarta, Selasa 6 Februari 2024. Salah satunya rumah sajit rujukannya RSUD Duren Sawit, sekarang disebut RSKD Duren Sawit.

Alasan bagi RSUD Sayang Cianjur menyediakan layanan tersebut adalah evaluasi dari Pemilu 2019 yang menerima caleg dengan keadaan depresi sehingga mereka membutuhkan perawatan dan penanganan khusus di rumah sakit. Sayangnya, data tidak tercatat dengan lengkap sehingga mereka belajar dari Pemilu sebelum itu.

“Setiap pesta rakyat bukan rahasia umum banyak caleg gagal yang mengalami stres dan depresi beragam mulai dari ringan hingga berat tapi datanya kurang lengkap, sehingga pada pemilu tahun depan pendataan akan lebih lengkap," katanya. Atas dasar hal ini, Irvan juga berharap para caleg dapat memahami bagaimana cara mengendalikan stres sebelum dan sesudah Pemilu mendatang.

Dengan banyaknya peristiwa caleg stres di berbagai daerah di Indonesia, pada 2019 BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menanggung pembiayaan pengobatan bagi caleg yang mengalami stres dan depresi akibat tidak terpilihnya pada pemilihan umum nanti.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaifuddin mengatakan penyakit depresi yang ditanggung BPJS meliputi depresi mayor ringan, sedang, dan berat dengan harga mulai dari Rp4,9 juta sampai Rp10,3 juta. Dengan syarat, caleg tersebut sudah terdaftar sebagai anggota BPJS dan membayar premi secara rutin.

Selain Cianjur dan DKI Jakarta, ada beberapa kota lainnya yang sudah melakukan pelayanan kesehatan jiwa untuk caleg stres pada Pemilu di tahun sebelumnya. Berikut beberapa daerah yang pernah lakukan pelayanan tersebut.

  • Rumah Sakit Jiwa Surabaya
    RSJ Menur Surabaya saat Pemilu 2014 dan 2009 menerima pasien caleg yang mengalami gangguan jiwa akibat tidak terpilih. Menurut Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Menur, Adi Suwito, caleg yang gagal akan ditempatkan di paviliun khusus.

  • RS Jiwa Medan
    RSJ Mahoni menyiapkan  empat kamar VIP dan enam kamar Kelas 1 untuk menjadi tempat penyembuhan para caleg yang depresi pada Pemilu 2019.
  • RS Jiwa Soeharto Heerdjan
    RSJ yang terletak di Jakarta Barat ini sudah melakukan pelayanan kesehatan jiwa bagi caleg stres pada Pemilu 2019. RSJ ini pun menyiapkan tes kejiwaan sebagai syarat pendaftaran caleg dalam Pemilu sehingga dapat memastikan mereka sehat dan dapat beradaptasi.
  • RSUD Kabupaten Tangerang
    Kepala Humas Publikasi dan Informasi RSUD Kabupaten Tangerang, Hilwani di Tangerang, menyiapkan  layanan konsultasi psikologi bagi para calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang gagal. Hal ini diharapkan dapat membentengi mental psikologisnya, sehingga tidak mudah mengalami depresi. "Kondisi ini dipersiapkan, karena pada proses pemilihan legislatif kerap kali ditemui kasus caleg yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal dalam pesta demokrasi," katanya, Kamis, 17 November 2023.

ADINDA ALYA IZDIHAR | ANTARA | RACHEL FARAHDIBA REGAR | LANI DIANA WIJAYA | TULUS WIJANARKO |  EDWIN FAJERIAL

Pilihan Editor: RSKD Duren Sawit Jadi Rujukan untuk Caleg Alami Stres dan Gangguan Jiwa di Pemilu 2024, Ini Profilnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

1 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat Tepat Waktu Membayar Iuran JKN

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat Tepat Waktu Membayar Iuran JKN

Dengan membayar iuran sebelum tanggal 10 tiap bulannya, status kepesertaan JKN-nya sipastikan akan tetap aktif dan bisa digunakan kapanpun untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

6 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

10 jam lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.