Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

image-gnews
Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis."Strategi yang penting supaya persebaran ini merata, kita mulai dari hulunya. Hulunya apa?,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis, 22 Februari 2024. Ia menjelaskan,hulunya yakni pemerintah daerah yang mendorong anak-anak muda diberi dukungan anggaran untuk sekolah dokter spesialis.

Adib menjelaskan, dukungan pemerintah daerah disertakan dengan kontrak. Ini supaya pelajar yang sedang menimba ilmu dokter spesialis akan kembali bekerja di daerahnya setelah lulus.  "Jadi tenaga medis dan dokter spesialis ini adalah investasi kesehatan yang harus mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah sehingga itu yang kita dorong," kata Adib.

Pemerataan Dokter Spesialis

Dalam jangka waktu panjang, ucap Adib, daerah tersebut akan memiliki jumlah dokter spesialis yang bertambah seiring waktu. Tujuannya, mewujudkan pemerataan dokter spesialis di Indonesia, Adib mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit penyelenggara pendidikan dokter spesialis.

"Bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan. Ini terutama, pendidikan dokter spesialis untuk menempatkan (pelajar) pendidikan dokter spesialis untuk selama masa waktu tertentu berada di wilayah tersebut," ucapnya. Kerja sama itu mendorong pelajar tingkat akhir dari sekolah dokter spesialis untuk menjalani praktik, terutama Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).

Adib menjelaskan, program Wajib Kerja Dokter Spesialis yang pernah digagas tahun 2017 dinilai bisa mengatasi persoalan pemerataan dokter spesialis. Program tersebut mewajibkan lulusan kedokteran spesialis untuk bertugas. Tugas paling singkat satu tahun memberikan pelayanan kesehatan di daerah penempatan. "Wilayah-wilayah yang membutuhkan rumah sakit diprioritaskan memang pada wilayah yang masih minim, bahkan ada wilayah DTPK," ucapnya.

Butuh 78.400 Dokter Spesialis

Indonesia membutuhkan 78.400 dokter spesialis untuk bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berjumlah 280 juta orang. Adapun angka tersebut didapat dengan merujuk target rasio antara dokter spesialis dan jumlah penduduk yakni 0,28 per 1.000 penduduk. "Jika kita memakai target tadi yang kita jadikan rujukan 0,28 per 1000 penduduk maka kita membutuhkan total 78.400 dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia," kata Adib.

Menurut data IDI pada Desember 2023, Indonesia memiliki 47.454 dokter spesialis dengan rasio 0,17 per 1.000 penduduk, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 30.946 dokter spesialis. Adib menyebutkan beberapa wilayah dengan jumlah dokter spesialis terbanyak di antaranya DKI Jakarta (8.787 dokter), Jawa Barat (6.293 dokter), Jawa Timur (6.234 dokter), dan Jawa Tengah (4.574 dokter).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kata Adib, jika melihat dari rasio dokter dan jumlah penduduk, wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur dinilai masih kekurangan dokter spesialis. "Kalau kita lihat proporsi ada di daerah tadi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Sulsel, dan Sumut punya jumlah proporsi besar. Tapi, saat kita bicara rasio dengan jumlah penduduk maka di Jawa Barat dan Jawa Timur bisa dikatakan kekurangan dokter spesialis," ucapnya.

Menurut Adib, jumlah dan rasio dokter dengan penduduk di beberapa wilayah terutama DKI Jakarta disebabkan wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi dan mudah diakses. "Dari sisi pendidikan anak, sarana prasarana, pertumbuhan investasi kesehatan dalam hal fasilitas kesehatan masih tinggi di Jakarta," katanya.

Soal pembangunan rumah sakit baru, ia memandang juga sebagai faktor tingginya jumlah dokter spesialis di Jakarta. Faktor ini juga berlaku di wilayah-wilayah lainnya, sehingga pembangunan fasilitas kesehatan akan mendorong meningkatnya sumber daya manusia di bidang kesehatan. "Jika nilai ekonomi tinggi dan banyak pendirian rumah sakit, di situ akan menarik para SDM kesehatan berada dalam satu wilayah," ucapnya.

BRAM SETIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: Artika Sari Devi Sempat Bingung Bedanya Dokter Sp.KK dan Sp. DVE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

17 jam lalu

Presiden Jokowi bersama para dokter usai meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit pendidikan di Jakarta, 6 Mei 2024 (Foto: BPMI Setpres/Kris)
Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesialis Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.


Cerita Prestasi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Raih Nilai Tes Nasional Tertinggi 2023

1 hari lalu

Kampus Universitas Jember. Sumber foto : unej.co.id KOMUNIKA ONLINE
Cerita Prestasi Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Raih Nilai Tes Nasional Tertinggi 2023

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jember diharapkan tetap profesional dalam bekerja di masyarakat nanti.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.


Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.


Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.


Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

2 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan program pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Senin, 6 Mei 2024 di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.


Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

3 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.


Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

4 hari lalu

Dr. Adnan Al-Bursh. Istimewa
Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

Seorang dokter bedah Palestina terkemuka dari Rumah Sakit al-Shifa di Gaza meninggal di penjara Israel setelah lebih dari empat bulan ditahan.


Perempuan Mahardhika Nilai Penahanan Anandira Puspita Bersama Bayi Berpotensi Mereviktimisasi Korban

20 hari lalu

Ilustrasi selingkuh. Shutterstock
Perempuan Mahardhika Nilai Penahanan Anandira Puspita Bersama Bayi Berpotensi Mereviktimisasi Korban

Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika, Tyas Widuri, menilai penahanan Anandira Puspita dan bayinya berpotensi mereviktimisasi korban dugaan perselingkuhan suaminya.