Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

image-gnews
Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis."Strategi yang penting supaya persebaran ini merata, kita mulai dari hulunya. Hulunya apa?,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis, 22 Februari 2024. Ia menjelaskan,hulunya yakni pemerintah daerah yang mendorong anak-anak muda diberi dukungan anggaran untuk sekolah dokter spesialis.

Adib menjelaskan, dukungan pemerintah daerah disertakan dengan kontrak. Ini supaya pelajar yang sedang menimba ilmu dokter spesialis akan kembali bekerja di daerahnya setelah lulus.  "Jadi tenaga medis dan dokter spesialis ini adalah investasi kesehatan yang harus mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah sehingga itu yang kita dorong," kata Adib.

Pemerataan Dokter Spesialis

Dalam jangka waktu panjang, ucap Adib, daerah tersebut akan memiliki jumlah dokter spesialis yang bertambah seiring waktu. Tujuannya, mewujudkan pemerataan dokter spesialis di Indonesia, Adib mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit penyelenggara pendidikan dokter spesialis.

"Bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan. Ini terutama, pendidikan dokter spesialis untuk menempatkan (pelajar) pendidikan dokter spesialis untuk selama masa waktu tertentu berada di wilayah tersebut," ucapnya. Kerja sama itu mendorong pelajar tingkat akhir dari sekolah dokter spesialis untuk menjalani praktik, terutama Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).

Adib menjelaskan, program Wajib Kerja Dokter Spesialis yang pernah digagas tahun 2017 dinilai bisa mengatasi persoalan pemerataan dokter spesialis. Program tersebut mewajibkan lulusan kedokteran spesialis untuk bertugas. Tugas paling singkat satu tahun memberikan pelayanan kesehatan di daerah penempatan. "Wilayah-wilayah yang membutuhkan rumah sakit diprioritaskan memang pada wilayah yang masih minim, bahkan ada wilayah DTPK," ucapnya.

Butuh 78.400 Dokter Spesialis

Indonesia membutuhkan 78.400 dokter spesialis untuk bisa memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berjumlah 280 juta orang. Adapun angka tersebut didapat dengan merujuk target rasio antara dokter spesialis dan jumlah penduduk yakni 0,28 per 1.000 penduduk. "Jika kita memakai target tadi yang kita jadikan rujukan 0,28 per 1000 penduduk maka kita membutuhkan total 78.400 dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia," kata Adib.

Menurut data IDI pada Desember 2023, Indonesia memiliki 47.454 dokter spesialis dengan rasio 0,17 per 1.000 penduduk, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 30.946 dokter spesialis. Adib menyebutkan beberapa wilayah dengan jumlah dokter spesialis terbanyak di antaranya DKI Jakarta (8.787 dokter), Jawa Barat (6.293 dokter), Jawa Timur (6.234 dokter), dan Jawa Tengah (4.574 dokter).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kata Adib, jika melihat dari rasio dokter dan jumlah penduduk, wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur dinilai masih kekurangan dokter spesialis. "Kalau kita lihat proporsi ada di daerah tadi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Sulsel, dan Sumut punya jumlah proporsi besar. Tapi, saat kita bicara rasio dengan jumlah penduduk maka di Jawa Barat dan Jawa Timur bisa dikatakan kekurangan dokter spesialis," ucapnya.

Menurut Adib, jumlah dan rasio dokter dengan penduduk di beberapa wilayah terutama DKI Jakarta disebabkan wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi dan mudah diakses. "Dari sisi pendidikan anak, sarana prasarana, pertumbuhan investasi kesehatan dalam hal fasilitas kesehatan masih tinggi di Jakarta," katanya.

Soal pembangunan rumah sakit baru, ia memandang juga sebagai faktor tingginya jumlah dokter spesialis di Jakarta. Faktor ini juga berlaku di wilayah-wilayah lainnya, sehingga pembangunan fasilitas kesehatan akan mendorong meningkatnya sumber daya manusia di bidang kesehatan. "Jika nilai ekonomi tinggi dan banyak pendirian rumah sakit, di situ akan menarik para SDM kesehatan berada dalam satu wilayah," ucapnya.

BRAM SETIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: Artika Sari Devi Sempat Bingung Bedanya Dokter Sp.KK dan Sp. DVE

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rektor Unpad Merespons Kasus Perundungan Mahasiswa Calon Dokter Spesialis

14 jam lalu

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Rektor Unpad Merespons Kasus Perundungan Mahasiswa Calon Dokter Spesialis

Unpad telah membuat regulasi untuk mencegah kasus perundungan, termasuk memuat sanksi.


Kasus Terbaru Bullying Mahasiswa Calon Dokter Spesialis, FK Unpad Beri Sanksi 7 Senior

23 jam lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Kasus Terbaru Bullying Mahasiswa Calon Dokter Spesialis, FK Unpad Beri Sanksi 7 Senior

Lagi-lagi bullying peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis. Kejadian 2023 dan baru dilaporkan.


Kemenkes Pastikan Prodi Kedokteran Undip Masih Berjalan

8 hari lalu

Seorang petugas keamanan berjalan di samping spanduk kampanye Gerakan Zero Bullying yang terpasang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), kawasan kompleks RSUP Dr Kariadi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024. Kepolisian masih menginvestigasi adanya dugaan perundungan di lingkungan PPDS yang menjadi penyebabnya mahasiswi ARL mengakhiri hidupnya. ANTARA/Aji Styawan
Kemenkes Pastikan Prodi Kedokteran Undip Masih Berjalan

Kemenkes hanya menghentikan sementara wahana pendidikan untuk peserta PPDS Undip di Rumah Sakit Kariadi.


Kemenkes Terima 540 Laporan Perundungan Dokter

8 hari lalu

Seorang petugas keamanan berjalan di samping spanduk kampanye Gerakan Zero Bullying yang terpasang di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), kawasan kompleks RSUP Dr Kariadi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 15 Agustus 2024. Kepolisian masih menginvestigasi adanya dugaan perundungan di lingkungan PPDS yang menjadi penyebabnya mahasiswi ARL mengakhiri hidupnya. ANTARA/Aji Styawan
Kemenkes Terima 540 Laporan Perundungan Dokter

Dari 540 laporan perundungan yang masuk 221 kasus di antaranya terjadi di rumah sakit vertikal Kemenkes.


Anggota DPR Minta Penanganan Perundungan PPDS Dilakukan secara Serius

8 hari lalu

Mahasiswa menyalakan lilin sebagai aksi belasungkawa  wafatnya mahasiswa PPDS FK Undip dr Aulia Risma Lestari sekaligus mengawal pengungkapan kasus dugaan bunuh diri dan perundungan di Widya Puraya, kampus Undip Semarang, Senin 2 September 2024. Mahasiswa berharap pengusutan kasus ini segera tuntas, hasil investigasi segera bisa keluar agar kasus ini tidak berlarut larut. Tempo/Budi Purwanto
Anggota DPR Minta Penanganan Perundungan PPDS Dilakukan secara Serius

Anggota DPR menyatakan perlu ada efek jera pada semua pelaku perundungan PPDS.


Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

8 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo (tengah) saat memimpin rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri pada Selasa, 3 September 2024. Dok. Kemendagri
Kepala BSKDN Kemendagri: Perlu Langkah Strategis Pengendalian Inflasi Daerah

Langkah bervariasi yang disarankan Kemendagri meliputi pemantauan harga dan stok guna memastikan kebutuhan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, dan menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.


Top 3 Dunia: Korsel Kerahkan Dokter Militer ke IGD RS Publik, Israel Terancam Lumpuh

9 hari lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Top 3 Dunia: Korsel Kerahkan Dokter Militer ke IGD RS Publik, Israel Terancam Lumpuh

Berita Top 3 Dunia pada Senin 2 September 2024 diawali oleh kabar Kementerian Kesehatan Korea Selatan akan kerahkan dokter militer ke IGD RS publik


Mulai Kolaps, Pemerintah Korea Selatan Kerahkan Dokter Militer Layani IGD RS Publik

10 hari lalu

Jung Seung-yeon (kanan), 38, menunggu bersama putranya untuk menemui dokter di klinik anak di Seoul, Korea Selatan, 14 Juni 2023.  Reuters/Kim Hong-Ji
Mulai Kolaps, Pemerintah Korea Selatan Kerahkan Dokter Militer Layani IGD RS Publik

Kementerian Kesehatan Korea Selatan pada Senin 2 September 2024 berencana mengerahkan dokter militer ke ruang gawat darurat rumah sakit publik.


Menkes Puji Keberhasilan Bedah Telerobotik Pasien Pertama di Indonesia

13 hari lalu

Ilustrasi operasi. REUTERS
Menkes Puji Keberhasilan Bedah Telerobotik Pasien Pertama di Indonesia

Operasi bedah telerobotik kista ginjal berhasil dilakukan tim dokter di Bali atas pasien di Jakarta. Ada peran jaringan internet 5G di baliknya.


Polisi India Tembakkan Gas Air Mata ke Arah Demonstran Pembunuhan Dokter

16 hari lalu

Petugas polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang memprotes penangkapan lima orang, yang menurut polisi membawa senjata sambil mengenakan seragam kamuflase, di Imphal, Manipur, India, 18 September 2023. REUTERS/Stringer
Polisi India Tembakkan Gas Air Mata ke Arah Demonstran Pembunuhan Dokter

Polisi di India menembakkan gas air mata ketika mereka bentrok dengan ribuan demonstran yang memprotes pembunuhan dan pemerkosaan dokter