Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

image-gnews
Ilustrasi melahirkan. Freepik.com/
Ilustrasi melahirkan. Freepik.com/
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) telah resmi disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna. Salah satunya yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hak cuti melahirkan 6 bulan untuk ibu hamil.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menjelaskan, undang-undang ini memungkinkan seorang  pekerja perempuan yang telah bersalin berhak memperoleh cuti melahirkan paling singkat tiga bulan. Namun dalam kondisi khusus, seorang ibu pekerja dapat mengambil cuti paling lama enam bulan.

"Ibu yang bekerja yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan,” ujar dia dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023–2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juni 2024.

Salah satu perubahan signifikan yang dibawa oleh UU KIA adalah perpanjangan cuti melahirkan bagi karyawati. Jika sebelumnya cuti melahirkan hanya tiga bulan, UU KIA memberikan hak kepada ibu pekerja untuk cuti melahirkan selama enam bulan. Selama tiga bulan pertama, ibu akan menerima gaji penuh, dan selama tiga bulan berikutnya, gaji sebesar 75 persen. Selain itu, ibu yang mengalami keguguran berhak mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan rekomendasi medis

Namun, ada kekhawatiran dari kalangan pengusaha terkait dengan ketentuan pemberian cuti melahirkan selama enam bulan tersebut. Para pengusaha merasa khawatir bahwa ketentuan cuti melahirkan yang lebih panjang ini dapat berdampak negatif terhadap operasional dan keuangan perusahaan.

Hal itu pun memicu kekhawatiran kalangan buruh. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Jumisah menganggap pasal hak cuti melahirkan hingga enam bulan dalam Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) berpeluang menyingkirkan tenaga kerja perempuan yang sudah menikah. Perusahaan menurut Jumisah, akan lebih memilih mempekerjakan perempuan lajang saja. “Justru itu adalah upaya-upaya untuk menyingkirkan hubungan (kerja) secara sistematis,” ucapnya.

Dengan adanya ketentuan cuti yang panjang, perusahaan memiliki kemungkinan menghadapi kesulitan dalam menjaga produktivitas dan operasional. Kehilangan karyawan untuk waktu yang lama dapat mempengaruhi kelancaran proses bisnis, terutama jika karyawan yang cuti memiliki peran yang penting dalam perusahaan.

Bahkan begitu Undang Undang Cipta Kerja disahkan, menurutnya, kepastian hubungan kerja makin tak pasti. Boro-boro bicara soal kesejahteraan. Jumisah menyebut bentuk kesejahteraan pun semestinya dilihat secara komprehensif. “Bisa dilihat dari sisi upah, dari sisi keberlanjutan hubungan kerja, jam kerja, dari sisi jaminan sosial, dan seterusnya.” ungkap Jumisah.

Ketidakpastian hubungan kerja yang ada saat ini menurutnya berpengaruh terhadap buruh perempuan. “Kalau kondisi saat ini di lapangan, buruh perempuan mengambil cuti melahirkan itu kondisinya aja sudah susah,” terangnya.

Konsekuensinya, ada kemungkinan perusahaan perlu merekrut atau mengontrak karyawan sementara untuk menggantikan karyawan yang cuti melahirkan. Sedangkan proses rekrutmen dan pelatihan karyawan baru juga memerlukan biaya tambahan dan waktu yang tidak sedikit. 

Tak hanya bagi ibu pekerja, undang-undang ini juga mengatur kewajiban suami untuk mendampingi selama masa persalinan. Diah menjelaskan, suami berhak cuti selama dua hari dan dapat memperoleh cuti tambahan paling lama tiga hari berikutnya. Lama cuti juga bisa disesuaikan dengan kesepakatan dengan pemberi kerja atau pengusaha. Adapun suami yang istrinya mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti selama dua hari.

MYESHA FATINA RACHMAN | MOCHAMMAD FIRLY FAJRIAN | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: DPR Sahkan RUU KIA, Ibu Pekerja Dapat Cuti Melahirkan Paling Lama 6 Bulan

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Empat Revisi Undang-Undang yang Jadi Sorotan Publik Mulai Digodok Istana, Begini Isinya yang Kontroversial

3 hari lalu

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.
Empat Revisi Undang-Undang yang Jadi Sorotan Publik Mulai Digodok Istana, Begini Isinya yang Kontroversial

Pemerintah Jokowi memiliki waktu 60 hari menggodok revisi undang-undang, sebelum mengirim surat presiden disertai DIM ke Senayan.


Soal UU KIA, Dosen Filsafat UGM: Langkah Maju, tapi Masih Jauh Dianggap Kemenangan bagi Perempuan

9 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka
Soal UU KIA, Dosen Filsafat UGM: Langkah Maju, tapi Masih Jauh Dianggap Kemenangan bagi Perempuan

Pengesahan UU KIA turut disoroti Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Rachmad Hidayat. Bagaimana menurutnya?


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

10 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

11 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Pemerintah, Apindo dan Buruh Tetap 'Keukeuh' Soal Tapera, Ini Jalan Tengah Usulan Ombudsman

Pemerintah tampaknya tidak berniat menunda pelaksanaan program Tapera, sementara buruh dan Apindo juga 'keukeuh' menolaknya.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

12 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

12 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Thaksin Shinawatra Siap Kalau Dituntut atas Tuduhan Menghina Kerajaan Thailand

13 hari lalu

Thaksin Shinawatra Siap Kalau Dituntut atas Tuduhan Menghina Kerajaan Thailand

Kerajaan Thailand adalah salah satu yang paling ketat di dunia. Thaksin Shinawatra pun meyakinkan dia setiap pada Putra Mahkota


Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Polemik Tapera Memanas, Basuki Hadimuljono: Ini Memang soal Trust

Menteri Basuki Hadimuljono menilai memanasnya polemik Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera karena masalah kepercayaan masyarakat.


Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

15 hari lalu

Ilustrasi wanita hamil bekerja. ert.gr
Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan munculnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menimbulkan pro dan kontra.


Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

15 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Suara Buruh Menentang Potongan Upah untuk Tapera: Apa-apa Semakin Mahal, Kayak Digencet Pemerintah

Sejumlah buruh mengungkap upah yang selama ini mereka terima juga sudah mengalami banyak potongan, lalu mau dipotong untuk Tapera oleh pemerintah?