TEMPO.CO, Jakarta - Jiwa dokter tak akan hilang meski sudah menjadi menteri. Itulah yang akan dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ia mengaku akan tetap memberikan konsultasi meski tidak lagi berpraktik sebagai dokter karena harus menjalankan tugas sebagai birokrat.
"Saya tetap dokter yang akan juga membantu, di mana pun saya berada untuk memberikan konsultasi, saya kan masih bisa. Saya kan mau menolongnya, masa ada emergency tidak saya tolong? Kan pasti harus menolong," kata Terawan seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.
Terawan sebelumnya adalah Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto sekaligus dokter kepresidenan Joko Widodo.
Ia mengaku akan melaksanakan tugas sesuai dengan visi Presiden Jokowi. "Yaitu semua hal yang bisa mendukung memajukan SDM, dan kalau di bidang kesehatan ya masalah stunting, BPJS, masalah pelayanan preventif dan promotif, itu yang harus dimajukan, dan banyak hal yang sekiranya bisa mendukung visi SDM bisa tercapai," tambah Terawan.
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Dr. Terawan Agus Putranto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkait BPJS, Terawan mengaku masih harus membicarakannya secara mendetail. "Karena banyak pihak pihak yang terkait dan juga intinya bagaimana membuat solusi yg paling wise, yang tidak memberatkan masyarakat dan negara dan itu harus betul-betul dibahas dengan detail dan harus penuh kejujuran, keterbukaan dan keinginan bersama untuk membenahi pelayanan yang baik," ungkap Terawan.
Dengan latar belakang medis dan militer, Terawan mengakui bahwa ia punya pengalaman di organisasi internasional. "Ya kan hidup ini terus belajar. Saya memang dari sisi birokrasi, saya di sisi birokrasi militer dan kalau dari sisi organisasi internasional, saya adalah ketua dokter militer dunia dan mudah-mudahan itu bisa saya pakai untuk membantu mempercepat mengatasi persoalan secara bersama-sama sehingga bisa mempercepat apa yang sudah dicapai menteri sebelumnya," tambah Terawan.
Salah satu persoalan yang akan menjadi fokus Terawan saat bekerja adalah masalah stunting. "Tiap daerah punya keunikan untuk mengatasinya, tidak mungkin digelontor begitu saja, itu akan hilang, musnah. Anggaran harus betul-betul tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna dan memang stunting jadi fokus, masak mewujudkan SDM dengan kondisi stunting? Jelas enggak mungkin," jelas Terawan.