TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Kabinet Indonesia Maju. "Barusan diminta oleh Pak Jokowi untuk membantu Menteri ATR/Kepala BPN," kata Surya Tjandra, usai dipanggil Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 25 Oktober 2019.
Surya mengatakan bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan sesegera mungkin aneka masalah terkait tumpang tindih lahan dan konflik agraria. "Harapannya kami diminta membantu Pak Sofyan menyiapkan prosesnya itu. Membantu paling tidak setahun ini ada hasil yang lebih baik," katanya.
Surya Tjandra juga mengaku diusulkan sebagai wamen dari PSI. Dia juga mengaku kegiatan sehari-hari merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Dikutip dari Laman PSI.id, Surya Tjandra yang lahir di Jakarta, 28 Maret 1971 ini adalah anak dari seorang pedagang ayam potong di Pasar Jatinegara, Jakarta. Ia kemudian kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Surya lalu mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikan hukum dalam program S-2 di Universitas Warwick, Inggris, dan program S-3 di Universitas Leiden, Belanda.
Surya punya kepedulian tinggi dengan isu kemiskinan dan ketidakadilan. Hal inilah yang mendorongnya untuk bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
