Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cacar Monyet Merambah Indonesia, Ini Langkah-langkah Kemenkes

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Ilustrasi virus cacar monyet. Kasus positif pertama di Indonesia dalam wabah cacar monyet yang terbaru di dunia saat ini telah ditemukan pada Sabtu, 20 Agustus 2022. (Pixabay)
Ilustrasi virus cacar monyet. Kasus positif pertama di Indonesia dalam wabah cacar monyet yang terbaru di dunia saat ini telah ditemukan pada Sabtu, 20 Agustus 2022. (Pixabay)
Iklan

TEMPO.CO, Jepara -Kasus cacar monyet di DKI Jakarta telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan RI. Kasus pertama di Indonesia ini menyerang seorang pria berusia 27 tahun.

Dilansir dari Antara, pria tersebut sebelumnya memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri, yakni Eropa Barat dan memiliki gejala demam dan ruam di beberapa bagian tubuh. 

Pasien yang terkonfirmasi ini memiliki gejala ringan dan tak perlu dirawat di ruang isolasi, namun hanya diminta isolasi mandiri di rumah.

Lacak Kontak Erat 

Pasca ditemukannya kasus terkonfirmasi cacar monyet ini, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelacakan kontak erat terhadap pasien tersebut. 

Juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyebutkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya mencegah penyebaran virus cacar monyet ini dengan melakukan deteksi, pencegahan serta edukasi kepada masyarakat. 

Ia mengingatkan masyarakat untuk menjaga kontak dengan orang yang bergejala cacar monyet. Sebab penyebaran cacar monyet dapat melalui dengan kontak langsung maupun benda-benda yang sempat bersentuhan dengan penderita. 

Selain itu Kementerian Kesehatan juga telah memberikan pedoman penanganan kasus monkey pox ini kepada Dinas Kesehatan, rumah sakit dan Puskesmas di seluruh Indonesia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pihaknya juga telah menyediakan dua laboratorium pemeriksaan PCR yaitu laboratorium rujukan nasional BKPK Kementerian Kesehatan dan Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya direncanakan akan ditambah 10 laboratorium yang ditempatkan sesuai dengan pintu masuk perkiraan virus ini. 

Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 1200 reagen yang ditujukan kepada rumah sakit yang sudah mampu melakukan PCR agar dapat dilakukan pemeriksaan segera tanpa mengirimkan terlebih dahulu ke Jakarta. 

Menteri kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan menyebutkan penularan cacar monyet jauh lebih sulit jika dibandingkan COVID-19. Penularan monkey pox terjadi apabila sudah bergejala, lain halnya dengan COVID-19 yang tanpa gejala bisa menular pada orang lain dengan imunitas tubuh yang lemah. 

Disebutkannya, disiplin menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan masih menjadi cara yang tepat dan aman untuk dijauhkan dari cacar monyet

ANNISA FIRDAUSI
Baca juga : Ini Perbedaan Gejala Cacar Air dan Cacar Monyet

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes Buka Enam Prodi di RS Pendidikan Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

Salah satu masalah lagi yang ada di Indonesia adalah distribusi dokter spesialis. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka belum pernah bisa terpecahkan.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

3 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.


Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

4 hari lalu

.
Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.


Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

6 hari lalu

UNDP, WHO dan Kemenkes kolaborasi proyek yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) untuk waspadai dampak Perubahan Iklim di bidang Kesehatan/Tempo- Mitra Tarigan
Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.


Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

8 hari lalu

Ilustrasi - Ventilator rumah sakit. (ANTARA/Shutterstock/am)
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

9 hari lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.


Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

12 hari lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

15 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.