Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tips Atur Anggaran Buka Bersama agar Kantong Tak Jebol

Reporter

image-gnews
Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan sering menjadi ajang mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Salah satu caranya melalui buka bersama atau bukber. Menghadiri undangan bukber memang menyenangkan. Namun, jika tidak waspada pengeluaran bisa membengkak, apalagi ketika harus menghadiri beberapa acara selama Ramadan. 

Kepala bagian Sequis Training Academy of Excellence, Samuji, menilai orang perlu menyiapkan dana khusus bukber, sebaiknya beberapa waktu sebelum Ramadan.

"Sebaiknya sejak awal tetapkan berapa kali akan mengikuti acara buka bersama, misalnya seminggu sekali saja," kata Samuji.

Dana untuk bukber bisa disiapkan sejak 1-2 bulan sebelum Ramadan. Menurut Samuji, menyiapkan anggaran khusus bukber membantu pengeluaran tetap terjaga sekaligus menekan biaya tidak terduga selama bulan puasa. Selain bukber, pengeluaran lain yang perlu dicermati antara lain zakat fitrah, berbagi takjil, baju Lebaran, bingkisan Lebaran, dan biaya mudik.

Pengeluaran seperti itu membuat struktur anggaran selama Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Samuji menyarankan untuk memisahkan kebutuhan Ramadan dari anggaran rutin serta memerinci apa saja kebutuhan itu, mana yang wajib, mana yang bisa ditunda serta apa ada kemungkinan biaya itu dibagi dengan anggota keluarga lain atau teman. 

Contohnya untuk biaya konsumsi selama Ramadan, bisa membuat daftar kebutuhan untuk sebulan. Sementara untuk berbagi takjil atau bingkisan Lebaran, bisa dipertimbangkan untuk berbagi biaya dengan keluarga atau teman. Untuk baju Lebaran, pertimbangkan untuk memadupadankan baju-baju lama atau jika ingin membeli, pertimbangkan berdasarkan kenyamanan dan kemampuan finansial, bukan semata karena merek.

Siapkan dana Lebaran
Dana untuk mudik Lebaran bisa dipersiapkan sejak beberapa bulan sebelumnya dan Samuji menyarankan jangan memutuskan mudik atau libur secara mendadak supaya biaya tidak mengganggu pos anggaran lain. Dana mudik bisa diambil dari anggaran liburan atau sedikit mengurangi alokasi dana untuk investasi pada satu bulan sebelum mudik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hindari mudik dengan berutang kartu kredit karena akan membuat masalah baru pada bulan-bulan berikut karena harus melunasi utang beserta bunganya atau kebutuhan lain jadi tertunda pemenuhannya," jelas Samuji.

Ia juga mengingatkan untuk tetap menyiapkan dana darurat selama Ramadan. Besaran dana darurat ditentukan dari berapa banyak tanggungan. Saat masih lajang, besaran dana darurat yang dianjurkan adalah tiga kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Jika sudah menikah dan belum punya anak, dana darurat minimal lima kali dari rata-rata pengeluaran bulanan.

Jumlah dana darurat akan bertambah jika sudah menikah dan punya anak. Dana darurat bisa disiapkan dengan cara mencicil, misalnya 2-3 persen dari pendapatan. Tunjangan Hari Raya (THR) pun bisa disisihkan untuk memenuhi dana darurat. Samuji juga menyarankan memiliki asuransi kesehatan untuk mengatasi risiko pengeluaran yang lebih besar ketika harus menjalani rawat inap.

Pilihan Editor: Manfaat Sujud bagi Kesehatan Otak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

12 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

15 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Tambah Rp 25 Triliun

Nadiem menyampaikan usulan penambahan anggaran itu dalam rapat dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

15 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

16 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno usai memgikuti rapat dengan Komisi X DPR RI, di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. TEMPO/Tika Ayu
Sandiaga Minta Tambah Anggaran pada 2025 jadi Rp 3,05 Triliun, Untuk Apa Saja?

Menparekraf Sandiaga Uno mengusulkan tambahan anggaran untuk pagu indikatif kementeriannya tahun 2025 menjadi Rp 3,05 triliun.


Bahlil Kesal karena Anggaran BKPM Disunat, Ini Jawaban Menteri PPN Suharso

20 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Kesal karena Anggaran BKPM Disunat, Ini Jawaban Menteri PPN Suharso

Menteri Bahlil kesal karena anggaran BKPM 2025 Dikurangi sementara target investasi bertambah. Ia usul targetnnya juga diturunkan.


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

1 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Menteri PPN Suharso Monoarfa Tanggapi Keluhan Bahlil soal Penurunan Anggaran BKPM pada 2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait penurunan anggaran BKPM.


Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

1 hari lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Ajukan Tambah Anggaran Rp 164,31 Miliar pada 2025: Karena Ada yang di IKN, di Jakarta

Seskab Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025, di antaranya karena IKN.


AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, kerap disapa AHY (ketiga kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

AHY awalnya ingin mengajukan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk kementerian yang dipimpinnya. Namun, ia mengaku sungkan. Apa alasannya?