Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tips Atur Anggaran Buka Bersama agar Kantong Tak Jebol

Reporter

Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan sering menjadi ajang mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Salah satu caranya melalui buka bersama atau bukber. Menghadiri undangan bukber memang menyenangkan. Namun, jika tidak waspada pengeluaran bisa membengkak, apalagi ketika harus menghadiri beberapa acara selama Ramadan. 

Kepala bagian Sequis Training Academy of Excellence, Samuji, menilai orang perlu menyiapkan dana khusus bukber, sebaiknya beberapa waktu sebelum Ramadan.

"Sebaiknya sejak awal tetapkan berapa kali akan mengikuti acara buka bersama, misalnya seminggu sekali saja," kata Samuji.

Dana untuk bukber bisa disiapkan sejak 1-2 bulan sebelum Ramadan. Menurut Samuji, menyiapkan anggaran khusus bukber membantu pengeluaran tetap terjaga sekaligus menekan biaya tidak terduga selama bulan puasa. Selain bukber, pengeluaran lain yang perlu dicermati antara lain zakat fitrah, berbagi takjil, baju Lebaran, bingkisan Lebaran, dan biaya mudik.

Pengeluaran seperti itu membuat struktur anggaran selama Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Samuji menyarankan untuk memisahkan kebutuhan Ramadan dari anggaran rutin serta memerinci apa saja kebutuhan itu, mana yang wajib, mana yang bisa ditunda serta apa ada kemungkinan biaya itu dibagi dengan anggota keluarga lain atau teman. 

Contohnya untuk biaya konsumsi selama Ramadan, bisa membuat daftar kebutuhan untuk sebulan. Sementara untuk berbagi takjil atau bingkisan Lebaran, bisa dipertimbangkan untuk berbagi biaya dengan keluarga atau teman. Untuk baju Lebaran, pertimbangkan untuk memadupadankan baju-baju lama atau jika ingin membeli, pertimbangkan berdasarkan kenyamanan dan kemampuan finansial, bukan semata karena merek.

Siapkan dana Lebaran
Dana untuk mudik Lebaran bisa dipersiapkan sejak beberapa bulan sebelumnya dan Samuji menyarankan jangan memutuskan mudik atau libur secara mendadak supaya biaya tidak mengganggu pos anggaran lain. Dana mudik bisa diambil dari anggaran liburan atau sedikit mengurangi alokasi dana untuk investasi pada satu bulan sebelum mudik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hindari mudik dengan berutang kartu kredit karena akan membuat masalah baru pada bulan-bulan berikut karena harus melunasi utang beserta bunganya atau kebutuhan lain jadi tertunda pemenuhannya," jelas Samuji.

Ia juga mengingatkan untuk tetap menyiapkan dana darurat selama Ramadan. Besaran dana darurat ditentukan dari berapa banyak tanggungan. Saat masih lajang, besaran dana darurat yang dianjurkan adalah tiga kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Jika sudah menikah dan belum punya anak, dana darurat minimal lima kali dari rata-rata pengeluaran bulanan.

Jumlah dana darurat akan bertambah jika sudah menikah dan punya anak. Dana darurat bisa disiapkan dengan cara mencicil, misalnya 2-3 persen dari pendapatan. Tunjangan Hari Raya (THR) pun bisa disisihkan untuk memenuhi dana darurat. Samuji juga menyarankan memiliki asuransi kesehatan untuk mengatasi risiko pengeluaran yang lebih besar ketika harus menjalani rawat inap.

Pilihan Editor: Manfaat Sujud bagi Kesehatan Otak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

4 jam lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.


Mobil Bekas Laris Manis di Indonesia, Begini Kata Kemendag

3 hari lalu

Startup digital otomotif, Broom.id, membuka dealer mobil bekas pertamanya di Indonesia di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat , pada Kamis, 25 Mei 2023. FOTO: TEMPO/Erwan Hartawan
Mobil Bekas Laris Manis di Indonesia, Begini Kata Kemendag

UMKM atau Pelaku bisnis mobil bekas didorong memanfaatkan platform digital atau e-commerce.


OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

4 hari lalu

Mirza Adityaswara. ojk.go.id
OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?


KPK Beberkan 2 Modus Korupsi Terbanyak di Proyek Infrastruktur yang Digarap Kementerian PUPR

4 hari lalu

Juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati, memberikan keterangan kepada awak media terkait pemeriksaan LHKPN sejumlah pejabat daerah oleh tim Direktorat PP LHKPN, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. KPK akan segera menerjunkan tim ke Pangkalpinang untuk mendalami asal usul kepemilikan aset milik Wali Kota Pangkalpinang, Mauli Akil, setelah menjalani proses pemeriksaan permintaan klarifikasi LHKPN pada 2020 tercatat sebesar Rp11.401.119.603. Hasil klarifikasi KPK mengungkap sejumlah temuan aset perkebunan sawit, ruko dan rumah indekost yang dimiliki Mauli Akil. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Beberkan 2 Modus Korupsi Terbanyak di Proyek Infrastruktur yang Digarap Kementerian PUPR

KPK dalam kajiannya mendapati praktik korupsi pada proyek infrastruktur PUPR dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pengawasan.


Kemenkeu Sebut Anggaran Kendaraan Dinas Listrik Sudah Sesuai

5 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menunjukkan mobil listrik saat diluncurkan sebagai kendaraan dinas Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020. Kendaraan dinas pejabat Kementerian Perhubungan resmi berganti dari yang berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. ANTARA/Sigid Kurniawan
Kemenkeu Sebut Anggaran Kendaraan Dinas Listrik Sudah Sesuai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan komentar terkait standar biaya masukan (SBM) kendaraan dinas listrik bagi para pegawai negeri sipil (PNS).


Tak Hanya di Lampung, PUPR Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan di Daerah Lain: Anggarannya Rp 32 Triliun

5 hari lalu

Pengendara mobil melintas di antara jalan berlubang yang tergenang air di jalan terusan Ryacudu Jati Agung, Lampung Selatan Lampung, Rabu, 3 Mei 2023. Sejumlah titik jalur akses menuju Kota Baru Lampung, mengalami kerusakan sehingga membahayakan kesalamatan pengendara yang nelintas jalur tersebut. ANTARA/Ardiansyah.
Tak Hanya di Lampung, PUPR Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan di Daerah Lain: Anggarannya Rp 32 Triliun

Kementerian PUPR buka suara soal ambil alih perbaikan jalan di Lampung oleh pemerintah pusat.


Sri Mulyani Ungkap Anggaran Jalan di Sumatera Paling Besar Rp 71,5 T, Kalahkan Jawa

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Jalan di Sumatera Paling Besar Rp 71,5 T, Kalahkan Jawa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan jalan.


Ramai Dibicarakan soal Uang Makan dan Lembur ASN, Kemenkeu: Kita Sesuaikan setelah 7 Tahun Tidak Naik

7 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Ramai Dibicarakan soal Uang Makan dan Lembur ASN, Kemenkeu: Kita Sesuaikan setelah 7 Tahun Tidak Naik

Kemenkeu menyatakan pembuatan standar biaya masukan berdasarkan riset yang telah dilakukan periset anggaran.


Ekonom Sebut Kenaikan Gaji PNS Bisa Dipolitisasi Pemerintah untuk Raup Suara di Pemilu 2024

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) berswafoto dengan aparatur sipil negara saat peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. ANTARA
Ekonom Sebut Kenaikan Gaji PNS Bisa Dipolitisasi Pemerintah untuk Raup Suara di Pemilu 2024

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira kembali merespons soal rencana pemerintah dalam menaikkan gaji PNS.


Tak Setuju Gaji PNS Naik, Ekonom Beberkan Sederet Kebutuhan Anggaran yang Lebih Mendesak

8 hari lalu

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 Mei 2023. Peringatan Hardiknas 2023 tersebut bertema
Tak Setuju Gaji PNS Naik, Ekonom Beberkan Sederet Kebutuhan Anggaran yang Lebih Mendesak

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah menaikkan gaji PNS tidak tepat.