Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Cuma Kenaikan Suhu Bumi, Cek Dampak Krisis Iklim

Reporter

image-gnews
Warga melihat kualitas udara melalui aplikasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) net saat Festival Ayo Birukan Lagi Langit Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta tersebut sebagai sarana edukasi publik untuk lebih mengenal kondisi udara Jakarta. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Warga melihat kualitas udara melalui aplikasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) net saat Festival Ayo Birukan Lagi Langit Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 16 Juli 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta tersebut sebagai sarana edukasi publik untuk lebih mengenal kondisi udara Jakarta. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dampak krisis iklim tak hanya sebatas peningkatan suhu bumi tapi juga hal-hal lain di bidang ekonomi hingga politik. Pendapat itu disampaikan dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), I Gusti Ayu Andani.

"Kalau kita lihat, dampak krisis iklim itu tidak hanya sebatas peningkatan suhu tapi sudah ke mana-mana karena bumi itu sistem yang terkoneksi satu sama lain," katanya.

Menurut Andani, bila terjadi bencana seperti banjir atau kekeringan akibat krisis iklim, misalnya, hal tersebut akan membuat para petani gagal panen yang pada akhirnya menyebabkan komoditas kurang dan harga naik. Ketika komoditas kurang dan harga naik, masyarakat bisa jadi mengurangi volume belanja.

"Misalnya cabai. Kita tahu khasanah kuliner kita sangat erat dengan cabai. Jangan-jangan hilang itu sambal matah atau sambal dabu-dabu, jadi kita kehilangan identitas budaya," ujarnya.

Dampak ekonomi
Selain itu, kurangnya komoditas di dalam negeri juga membuat pemerintah terpaksa melakukan impor. Jika impor tak seimbang dengan ekspor yang terjadi adalah melemahnya nilai tukar rupiah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi, harga barang naik daya beli turun, usaha gulung tikar, terjadi PHK. Ketika terjadi PHK, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, konflik sosial di mana-mana. Ketika terjadi konflik sosial, muncul ketidakpercayaan kepada pemerintah dan terjadi gejolak politik," tutur Andani. "Jadi, ada krisis multidimensi yang terjadi akibat kekeringan. Ini baru kekeringan saja. Bayangkan kalau yang lain-lain juga terakumulasi." 

Ia pun menekankan pentingnya mengatasi krisis iklim. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan setiap individu melalui langkah-langkah kecil seperti menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan, beralih ke kendaraan listrik, menggunakan transportasi umum, hingga membiasakan bersepeda atau berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan jika bepergian jarak dekat. Kemudian, mulai biasakan memilah sampah, mengurangi plastik, menggunakan sedotan yang terbuat dari logam atau bambu, menjalani gaya hidup minimalis, dengan bijak mengatur pengeluaran, terutama ketika berbelanja fast fashion.

"Atau kalau mau bangun rumah, sirkulasinya diperbaiki sehingga tidak perlu menggunakan AC terus menerus," imbaunya. Selain itu, sistem bekerja dari rumah (WFH) juga sebetulnya dapat menjadi budaya yang baik untuk mengendalikan krisis iklim sebab dapat mengurangi polusi dan kemacetan.

Pilihan Editor: Mendadak Diam Tak Mau Bicara, Apa Itu Selective Mutism?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indonesia-Australia Memperkuat Kemitraan di Sektor Pembangunan Ekonomi

1 hari lalu

Indonesian-Australia pada 25 Juli 2024, menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Kemitraan  bidang Pembangunan Ekonomi. Sumber: dokumen kedutaan besar Australia di Jakarta.
Indonesia-Australia Memperkuat Kemitraan di Sektor Pembangunan Ekonomi

Indonesia-Australia menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi


Kekeringan Melanda Imbas Krisis Iklim, Peneliti BRIN Sarankan Metode Ini

1 hari lalu

Warga mencuci baju di pinggiran kali saluran irigasi terusan Kalimalang di Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu 12 Juni 2024. Krisis air bersih membuat warga Desa Karangasih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, hingga mencuci pakaian. TEMPO/Tony Hartawan
Kekeringan Melanda Imbas Krisis Iklim, Peneliti BRIN Sarankan Metode Ini

Perubahan iklim berpotensi menggerus persediaan air di banyak wilayah Indonesia setiap tahunnya.


Suhu Bumi Terus Meningkat dalam Satu Abad, Ini Tandanya

3 hari lalu

Manuel Flores berjalan di area kering yang menunjukkan penurunan permukaan Danau Titicaca, cekungan air tawar terbesar di Amerika Latin, mendekati rekor tingkat terendah, di Pulau Cojata, Bolivia 26 Oktober 2023. Cuaca ekstrem sering menjadi berita utama pada tahun 2023 dari kekeringan hingga badai mematikan menyapu bersih seluruh kota. REUTERS/Claudia Morales
Suhu Bumi Terus Meningkat dalam Satu Abad, Ini Tandanya

Rata-rata suhu bumi meningkat dari 25,4 pada masa 1900, menjadi 26,2 derajat Celsius pada masa kini.


Cina Kembangkan Model Prakiraan Cuaca Gunakan Kecerdasan Buatan

7 hari lalu

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Yandex)
Cina Kembangkan Model Prakiraan Cuaca Gunakan Kecerdasan Buatan

Ilmuwan Cina telah mengembangkan sebuah model baru untuk prakiraan cuaca sub-musiman menggunakan kecerdasan buatan


Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

8 hari lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

Kemendagri tengah memperkuat dukungan data untuk program pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.


Xiaomi Sebut Belum Terima Gugatan Hukum dari Gree Electric Soal Pelanggaran Hak Paten

10 hari lalu

Logo baru Xiaomi (kiri) dan logo lama (kanan). Kredit: Xiaomi/The Verge
Xiaomi Sebut Belum Terima Gugatan Hukum dari Gree Electric Soal Pelanggaran Hak Paten

Gree Electric Appliances Co. Ltd. mengajukan gugatan kepada Xiaomi atas pelanggaran hak paten pada kipas listrik Xiaomi MIJIA.


Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

10 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

Pemerintah berencana lakukan pembatasan BBM bersubsidi serta mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.


Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti Bensin yang Sedang Disiapkan Pemerintah

16 hari lalu

Petugas menunjukkan sampel bahan bakar minyak (BBM) B-20, B-30, dan B-100 di Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, bahwa Indonesia dapat menggunakan campuran dari bahan nabati seperti minyak sawit dalam solar hingga 100 persen atau biodiesel 100 (B-100) pada tiga tahun mendatang. TEMPO/Tony Hartawan
Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti Bensin yang Sedang Disiapkan Pemerintah

Bioetanol digadang-gadang menjadi pengganti alternatif bensin. Bahan bakar nabati itu diklaim lebih ramah lingkungan.


Pungut Sampah di Kopenhagen, Wisatawan Bisa Dapat Makanan dan Minuman Gratis

16 hari lalu

Tempat parkir sepeda di Kopenhagen, Denmark (Pixabay)
Pungut Sampah di Kopenhagen, Wisatawan Bisa Dapat Makanan dan Minuman Gratis

Disebut CopenPay, program ini akan memberikan penghargaan bagi wisatawan atas aksi berkelanjutan, seperti memungut sampah dan bersepeda di Kopenhagen.


Pemerintah Bakal Gantikan Bensin dengan Bioetanol, Luhut: Hemat Anggaran Kesehatan Rp38 Triliun

16 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Pemerintah Bakal Gantikan Bensin dengan Bioetanol, Luhut: Hemat Anggaran Kesehatan Rp38 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bioetanol digunakan untuk mengurangi polusi.