Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hardiknas 2018: Ada Kuliah Jarak Jauh, Biaya Turun 50 Persen

image-gnews
Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Ilustrasi mahasiswa wisuda. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Kini tak ada lagi alasan tak bisa kuliah karena jarak jauh dan tak punya biaya. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menggagas perkuliahan jarak jauh mulai 2018 di 80 perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menteri Mohamad Nasir mengatakan program baru yang disebut itu bisa menekan biaya kuliah. “Biaya bisa ditekan 50 persen, misal SPP Rp 5 juta menjadi Rp 2,5 juta,” katanya di Bandung usai acara peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2018.

Baca juga:
Kisah Pendidikan Dokter Jawa dan Sekolah Tabib, Apa Hubungannya?
Hari Pendidikan Nasional: Anak Tak Aman di Sekolah? Ini Faktanya
Jangan Sembarang Konsumsi Obat Pereda Sakit, Ginjal Taruhannya

Sistem kuliah jarak jauh yang diberi nama Spada  (Sistem Pembelajaran Daring) ini bakal berjalan tanpa kelas, namun mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi langsung lewat jaringan khusus. Kementerian akan menjamin mutu konten, proses belajar, evaluasi, hingga mutu lulusannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktorat Jenderal Pembelajaran Mahasiswa akan menyiapkan 1.500 modul belajar online yang terbuka dan bisa diakses gratis. Hibah untuk program itu sebesar Rp 3 miliar dari pemerintah ke perguruan tinggi yang menyiapkan IdREN. Saat ini tercatat 80 perguruan tinggi yang terlibat dalam jaringan.

Menurut Nasir, sistem ini akan memudahkan dan meringankan warga untuk kuliah. Latar gagasan itu terkait dengan angka partisipasi kasar (APK) 31,5 persen. Sisanya belum kuliah. “Potensi itu yang belum digunakan,” ujar Nasir.

Tidak semua program akan menerapkan kuliah jarak jauh. Di perguruan tinggi negeri program S1  misalnya, perkuliahan tetap berlangsung tatap muka di kelas. “Mahasiswa jalur SBMPTN tetap face to face, kuliah online pada program lain,” katanya. Program itu misalnya untuk pasca sarjana seperti yang akan diterapkan di Universitas Padjadjaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?

1 hari lalu

Aldilla Stephanie Suwana, penerima beasiswa Fulbright di Harvard Law School. Dok.Pribadi
Mau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?

Berminat menjadi sarjana hukum, tentu saja harus kuliah di fakultas hukum. Berikut yang perlu disiapkan calon mahasiswa hukum.


14 Jalur Masuk UNS dan Estimasi Jadwal Pendaftarannya

23 hari lalu

 Tim mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta membuat aplikasi Narajiwa. Dok: UNS.
14 Jalur Masuk UNS dan Estimasi Jadwal Pendaftarannya

Daftar jalur masuk UNS yang terdiri dari 2 seleksi nasional (SNBP dan UTBK SNBT) serta 12 seleksi mandiri. Ini informasi lengkapnya.


Biaya Kuliah Undip 2024 untuk D4-S1 Jalur SNBP dan SNBT

23 hari lalu

Universitas Diponegoro Semarang. (www.kampusundip.com)
Biaya Kuliah Undip 2024 untuk D4-S1 Jalur SNBP dan SNBT

Berikut ini rincian biaya kuliah Undip 2024 program S1 dan D4 untuk jalur SNBP dan SNBT. Pembayaran UKT dibagi menjadi 7 golongan.


Jawaban Gibran Soal Kemenko Baru untuk Urus Program Makan Siang dan Susu Gratis

22 Februari 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai meninjau lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Solo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHI
Jawaban Gibran Soal Kemenko Baru untuk Urus Program Makan Siang dan Susu Gratis

Gibran menyebutkan malam ini akan bertemu untuk membicarakan rencana pembentukan Kemenko baru untuk mengurusi program makan siang gratis.


Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kemenko Baru untuk Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

22 Februari 2024

Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko saat memberikan keterangan pers di Markas DPP Persaudaraan 98, Tebet, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam konferensi pers itu para tokoh Aktivis 98 meminta kepada semua pihak untuk menghentikan isu pemakzulan, dinasti politik, dan upaya menggagalkan Pilpres 2024 yang belakangan mencuat ke publik serta menyerukan agar semua pihak bersama menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kemenko Baru untuk Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

Prabowo-Gibran membuka peluang pembentukan Kemenko khusus untuk mengimplementasikan program makan siang dan susu gratis.


Cara Masuk Unhan: Syarat, Prosedur Pendaftaran, dan Jadwal Seleksi

20 Februari 2024

Politeknik Ben Mboi Universitas Pertahanan. Dok. Ditjen Vokasi
Cara Masuk Unhan: Syarat, Prosedur Pendaftaran, dan Jadwal Seleksi

Universitas Pertahanan RI sudah mulai membuka pendaftaran online hingga 29 Februari 2024. Ini cara masuk Unhan beserta persyaratannya.


Sri Mulyani: Pembekuan Anggaran Rp 50 Triliun Tidak Ganggu Program Prioritas Kementerian

14 Februari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengikuti pencoblosan Pemilu 2024. Ia bersama suaminya melalukan pemilihan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 73 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Ranji, pukul 9.00 WIB. Usai menggunakan hak pilihnya, Sri Mulyani memamerkan klingking yang telah ditandai tinta sambil melakukan salam lima jari. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sri Mulyani: Pembekuan Anggaran Rp 50 Triliun Tidak Ganggu Program Prioritas Kementerian

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pembekuan anggaran Rp 50 triliun tidak mengganggu pembiayaan program prioritas pemerintah.


FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

9 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

FITRA menyatakan bansos adalah instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk membantu masyarakat dari kemiskinan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

7 Februari 2024

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian memblokir anggaran mereka pada tahun ini senilai Rp 50,14 triliun.


Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

7 Februari 2024

Plang pengumuman proyek pembangunan rumah contoh warga terdampak PSN Rempang Eco-city dilokasi relokasi, Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

Pemerintah mendepak 12 proyek dari daftar PSN. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian-kementerian teknis terkait.