Dokter Terawan Jadi Menkes, Ini Pesan Penting dari Dekan FKUI

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah resmi melantik seluruh Menteri Kabinet Kerja Jilid II di Istana Negara pada Rabu pagi, 22 Oktober 2019. Salah satunya mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Dr. Terawan, sebagai Menteri Kesehatan periode 2019-2024.

    Sebagai praktisi dan akademisi klinis sekaligus dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrial Syam pun menyampaikan beberapa catatan penting bagi Terawan. Salah satunya adalah penurunan harga pengobatan dan dukungan atas penelitian kesehatan inovatif yang bertujuan untuk efisiensi pembiayaan kesehatan.

    Tentang pembiayaan kesehatan, Ari mengatakan bahwa saat ini, Indonesia memang sudah memasuki Universal Health Coverage (UHC), dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tercover pembiayaan kesehatannya. Contohnya seperti Asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Meski demikian, biaya yang mahal untuk mendapatkan akses kesehatan itu bisa berdampak pada tersedotnya uang negara.

    “Jadi perlu efisiensi dalam pembiayaan kesehatan karena masalahnya terjadi dari hulu sampai hilir,” katanya lewat pesan singkat yang dikirimkan pada 21 Oktober 2019.

    Ari juga berharap agar Menteri Kesehatan Terawan bisa mendukung riset kesehatan inovatif, terutama yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Tujuannya agar ini bisa menghasilkan produk yang murah sehingga dapat digunakan masyarakat luas sebab upaya-upaya kemandirian untuk pembuatan obat, vaksin dan alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri bisa meringankan biaya.

    “Beberapa perusahaan farmasi dalam negeri produknya sudah di negara tetangga. Ini yang menyebabkan biaya pengobatan semakin mahal. Pemerintah wajib memfasilitasi agar kami bisa menciptakan produk sendiri dengan harga terjangkau,” harapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.