Petani Tembakau Minta Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan Anak-anak

Reporter:
Editor:

Istiqomatul Hayati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Acara temu Petani Tembakau di Magelang

    Acara temu Petani Tembakau di Magelang

    TEMPO.CO, Jakarta -  Sebanyak 40 petani tembakau yang sebagian beralih tanam mengingatkan pemerintah bahwa konsumsi tembakau sudah menyebabkan kematian lebih dari 200 ribu orang di Indonesia per tahun. Persoalan kesehatan ini ironisnya juga menimpa petani dan keluarganya, yang tak jarang melibatkan anak-anak mereka untuk dipekerjakan.

    ”Kami menyadari,  konsumsi tembakau dengan merokok, telah mengancam hak hidup dan hak kesehatan, terutama orang-orang yang berisiko seperti anak-anak, remaja, wanita dan orang-orang berpenghasilan rendah,” ujar Istanto, Ketua Forum Petani Multikultur saat membacakan hasil deklarasi hasil Temu Tani Multikultur se-Indonesia di Magelang, Selasa, 19 November 2019.

    Petani pun meminta agar pemerintah melakukan perubahan kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif. Menurut petani, forum petani mendorong pemerintah agar menciptakan lingkungan sehat tanpa asap rokok, iklan rokok, promosi dan sponsor demi melindungi generasi muda.

    Salah satu caranya dengan mendukung pemerintah dalam menaikkan harga dan cukai rokok. “Jika cukai naik berimbas pada kenaikan harga rokok sehingga anak-anak tidak bisa membelinya,” katanya.  

    Selama dua hari, sejak Senin, 18 November 2019, para petani multikultur dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, berkumpul di Magelang. Disebut multikultur lantaran sebagian besar menanam tembakau dan tanaman lain seperti ubi jalar, beras, dan palawija. Tapi ada juga petani, seperti Istanto, yang sudah beralih tanam dari petani tembakau kini menanam ubi jalar.

    Selain meminta pemerintah membuat kebijakan yang mendorong pemenuhan kesehatan, para petani juga meminta pemerintah membuat kebijakan tentang diversifikasi komoditas pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Diversifikasi tersebut harus diikuti dengan program yang menyeluruh meliputi pelatihan  pertanian, kesiapan pasar, penyediaan kredit dan asuransi, serta informasi  kondisi iklim dan tanah untuk tanaman alternatif.

    Kenaikan cukai, kata Istanto, juga harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang membantu petani untuk melakukan diversifikasi komoditas pertanian. “Faktanya, industri tembakau dan investor multinasional lebih banyak memperoleh keuntungan dibandingkan dengan petani dan pekerja pabrik yang menjadi korban rokok,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.