TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Masyarakat meluncurkan Nasional Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) di Jakarta, pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan keterjangkauan layanan kesehatan primer Indonesia dan menjadi wujud implementasi transformasi pilar pertama.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi menyatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Pertama, penerapan siklus hidup. Kedua, pendekatan pelayanan kesehatan melalui jejaring sampai tingkat desa dan dusun, termasuk memperkuat promosi serta pencegahan melalui deteksi dan screening penyakit. Ketiga, pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan dashboard situasi kesehatan perdesaan.
“Penguatan struktur ini melalui penguatan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Selain itu, terdapat penguatan jejaring dengan kesehatan sekolah dan kesehatan kerja,” ujar Endang pada 31 Agustus 2023.
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Maria Endang Sumiwi. Dok. Kemenkes
Pada acara ini dilakukan penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman ILP kepada perwakilan dari pemerintah daerah (Gubernur Sumatera Barat). Diikuti penandatanganan nota kesepahaman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa PTT sebagai komitmen terhadap pelayanan kesehatan primer masyarakat. Selain itu, juga dilakukan peluncuran Primary Healthcare Consortium (Konsorsium Pelayanan kesehatan Primer) sebagai wadah para mitra dalam mendukung pelayanan kesehatan primer.
Adapun, mitra dalam Konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer mewujudkan ILP yang sangat diapresiasi oleh Endang, di antaranya Bill and Melinda Gates Foundation (ThinkWell Institute, Summit Institute for Development (SID)/Oxford University, PATH, Inke Maris & Associates), universitas (UI, UGM, UNPAD, dan UNUD), USAID (Momentum MCGL dan CHISU), World Bank, Global Fund, UNICEF, dan ADB.
Merujuk laman kemkes.go.id, dalam momentum yang sama, perwakilan Kemendagri, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan, Togap Simangunsong menyambut baik ILP untuk diintegrasikan dalam unit kegiatan PKK di desa dan kelurahan. Ia juga menghimbau kepada seluruh tim Penggerak PKK melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta pembinaan di bidang kesehatan.
Perwakilan Kementerian Desa PTT, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid menguraikan bahwa dana desa pada 2023 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional dengan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perluasan akses layanan kesehatan mulai dari optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional sampai penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya.
Bersama BPJS Kesehatan juga telah melakukan launching program PESIAR (petakan sisir, advokasi, dan registrasi) dengan harapan mencapai 98 persen masyarakat memiliki Kartu Jaminan Kesehatan sebagai bentuk dukungan program transformasi pelayanan kesehatan primer.
Program yang sudah dijalankan konsorsium Pelayanan Kesehatan Primer, antara lain Penelitian pembiayaan pelayanan kesehatan primer, dukungan digitalisasi pelayanan Kesehatan primer, Community Health Workers atau Kader Kesehatan, dan implementasi ILP di 44 Kabupaten/Kota.
“Jadi, konsorsium menjadi wadah saling bertukar hasil dukungan di lapangan yang semakin memperkuat layanan kesehatan primer,” kata Endang.
Pilihan Editor: Pentingnya Transformasi Layanan Kesehatan Primer
