Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Cara Partisipasi Demokrasi Ala Anak Muda

Reporter

Editor

Mitra Tarigan

image-gnews
Chief Executive Officer Think Policy Andhyta F. Utami saat memperkenalkan Bijak Demokrasi pada Selasa 21 Mei 2024/ Think Policy
Chief Executive Officer Think Policy Andhyta F. Utami saat memperkenalkan Bijak Demokrasi pada Selasa 21 Mei 2024/ Think Policy
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memperkuat demokrasi tidak bisa berhenti di setelah Pemilihan Umum Selesai. Masih banyak hal yang dapat dikawal agar masyarakat, terutama anak muda, terutama orang muda terus terlibat dalam proses politik dan memperkuat demokrasi.

CEO Think Policy & Co-Head Sekretariat Bijak, Andhyta Firselly Utami, mengajak masyarakat terus mengawal demokrasi masyarakat setelah pemilu selesai. "Kita masih harus mengawal kinerja pejabat terpilih dan memastikan pemerintahan menghasilkan kebijakan yang berkualitas," katanya dalam dalam peluncuran Bijak Demokrasi i Museum Kebangkitan Nasional Jakarta dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 25 Mei 2024.

Menurut Andhyta, ada empat cara yang bisa dijalankan untuk terus memperkuat proses partisipasi demokrasi. Pertama, bertanggung jawab untuk riset dan memilih kandidat yang sesuai. Kedua, mengawasi kebijakan yang dibuat tiap menteri atau parlemen. Ketiga, bergabung dalam sebuah komunitas lokal / gerakan di isu tertentu. Terakhir masuk ke dalam partai politik / menjadi bagian dari pemerintahan.

Sebagai inisiatif lanjutan platform edukasi Pemilu 2024 “Bijak Memilih” yang berkolaborasi dengan What Is Up, Indonesia? (WIUI), bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-116, Think Policy menghadirkan sebuah gerakan pendidikan politik dan kebijakan publik independen, Bijak Demokrasi.

Berdasarkan data internal, 29 persen pengguna Bijak Memilih lebih berminat mengetahui politik Indonesia lewat pengemasan informasi yang komprehensif. Oleh karena itu, lewat Bijak Demokrasi diharapkan dapat melanjutkan semangat pendidikan politik yang aksesibel demi meningkatkan nalar kritis publik paska pemilu 2024.

Bintang Emon, pegiat media sosial yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi saat melakukan monolog orasi dalam peluncuran Bijak Demokrasi, Selasa 21 Mei 2024/Think Policy

"Seringkali kita merasa tidak punya suara untuk menciptakan perubahan yang sistemik. Bijak Demokrasi ingin meyakinkan publik bahwa terdapat berbagai cara kita berpartisipasi aktif dalam mendorong demokrasi yang lebih bermakna dan naik kelas,” katanya Andhyta.

Guna mengakomodasi tiap level partisipasi publik dalam proses demokrasi, Platform Bijak Demokrasi hadir dengan empat produk utama:

1. Bijak Pilkada

Serupa dengan Bijak Memilih, Bijak Pilkada mendorong masyarakat untuk melakukan riset dan memilih kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah mendatang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masing-masing.

2. Bijak Memantau

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan produk ini, masyarakat diajak untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh setiap menteri atau anggota parlemen, memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

3. Komunitas Bijak

Melalui produk ini, masyarakat dapat bergabung dalam komunitas lokal atau gerakan untuk memperkuat partisipasi dan kolaborasi dalam memantau kebijakan publik.

4. Sekolah Bijak

Sekolah Bijak adalah platform edukasi kebijakan publik yang dirancang bagi masyarakat yang ingin mempelajari proses kebijakan publik, mulai dari pemula hingga tingkat profesional.

Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga, Hasintya Saraswati, menilai Bijak Demokrasi adalah angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya orang muda, adalah kunci untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka terus didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam era inovasi yang cepat ini, kami mengapresiasi kerja sama bersama Think Policy untuk melanggengkan kolaborasi antara pemerintah dan publik yang menjadi semakin penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Pegiat media sosial yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi, Bintang Emon, mengatakan kunci kemajuan suatu negara terletak pada sistem demokrasi yang kokoh, di mana legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal. "Keseimbangan antarkekuasaan inilah yang menjamin terciptanya kebijakan publik yang berkeadilan dan berdampak positif bagi seluruh rakyat. Bijak Demokrasi hadir untuk menjadi platform bagi rakyat untuk menjaga dan mengawal fungsi-fungsi tersebut agar terus berjalan baik,” katanya. 

Peluncuran Bijak Demokrasi dilanjutkan dengan acara Ruang Tengah yang diselenggarakan oleh Think Policy dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dihadiri oleh 25 komunitas kepemudaan. Ruang Tengah ini bertujuan untuk melakukan jajak pendapat dan pembahasan rancangan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) Tahun 2025-2045 dengan fokus isu-isu relevan kepemudaan, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan pemuda, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Pilihan Editor: Jika Semua Partai Gabung Pemerintahan Prabowo, Franz Magnis: Siapa yang Mewakili Rakyat?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

6 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang mengalami penurunan.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

6 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward


Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

11 hari lalu

Tangkapan layar - Pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjadi pembicara dalam acara
Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Yance Arizona, mengatakan wacana amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi.


Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

12 hari lalu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' pada Senin, 20 Mei 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

Kualitas demokrasi Indonesia disebut menurun setiap tahun. Masyarakat dinilai suka pemilu tapi tidak suka dengan demokrasi,


9,9 Juta Pemuda Tak Sekolah dan Menganggur, INDEF Pertanyakan Peran Kementerian Pendidikan

13 hari lalu

Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi pekerjaan rumah berat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam setahun terakhir kepemimpinannya.
9,9 Juta Pemuda Tak Sekolah dan Menganggur, INDEF Pertanyakan Peran Kementerian Pendidikan

Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mempertanyakan peran Kementerian Pendidikan karena banyaknya anak muda tak sekolah.


Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

14 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto saat mengisi Kuliah umum berjudul 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

Menurut Sulistyowati, upaya pelemahan demokrasi terlihat mulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu ke publik bahwa semuanya wajar.


Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

15 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

Selain Sukarno, Muhammad Yamin dan Dr Soepomo menyumbangkan gagasannya soal dasar negara. Sukarno menyebut buah pikirannya dengan nama Pancasila.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

15 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.


Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

17 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

RUU Penyiaran dinilai mengancam demokrasi.


Anak Muda Dinilai Semakin Apresiasi Jamu Sebagai Warisan Budaya

20 hari lalu

Dari kiri: segelas jamu beras kencur, air jahe, jamu kunyit, jamu daun sirih dan daun sambiloto. TEMPO/Subekti.
Anak Muda Dinilai Semakin Apresiasi Jamu Sebagai Warisan Budaya

Ada tren positif yang menunjukkan apresiasi anak muda terhadap jamu sebagai warisan budaya yang berharga dan gaya hidup alami.