Ini Asyiknya Nonton Film di Bioskop Dibanding Platform Digital

Reporter:
Editor:

Mila Novita

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bioskop. Shutterstock.

    Ilustrasi bioskop. Shutterstock.

    TEMPO.CO, Jakarta - Paltform digital kini menjadi pilihan banyak orang untuk menonton film. Tapi, bukan berarti bioskop ditinggalkan. Sutradara Garin Nugroho menilai bioskop akan tetap menjadi pilihan pertama masyarakat untuk menyaksikan film karena kemampuannya dalam menghadirkan gambar dan suara tidak bisa didapatkan dari ponsel, komputer, atau televisi.

    Baca3 Film Oscar yang Wajib Ditonton versi Oka Antara

    "Tontonan bioskop dan tontonan di handphone mengalami perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Tapi tetap tontonan yang memiliki syarat terbaik tetap bioskop karena memiliki fokus, ruang lebar dan suara yang baik masih di bioskop," kata sutradari "Nyai" itu kepada Antara di Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019.

    Garin mengatakan, terjadi perubahan besar pada industri film Indonesia dan dunia, terutama saat platform digital seperti Netflix dan Iflix muncul dan menjanjikan pengalaman yang berbeda kepada penonton yakni, menyaksikan banyak film dalam genggaman.

    Kendati demikian, kata Garin, platform digital memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah tidak membuat penonton fokus karena bisa dibarengi dengan kegiatan lain seperti makan.

    "Kelemahannya tidak fragmentasi, tidak fokus karena nontonnya sambil makan, sambil pacaran, suaranya kecil. Tapi dia memang punya apa yang disebut sebagai ruang distribusi yang sangat beragam, itulah ciri zaman ini," jelas Garin.

    "Percepatan film mengalami hal yang luar biasa. Dulu dari bioskop ke TV bisa dua tahun, sekarang jarak antara tayang di bioskop dan diputar di TV cuma dua bulan. Tapi bioskop tetap menjadi tiang utamanya," lanjutnya.

    BacaHari Ketiga Tayang, Film Dilan 1991 Raih 2 Juta Penonton

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.