Penyakit Jantung Bawaan pada Anak Tak Harus Operasi

Reporter:
Editor:

Mila Novita

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi jantung (pixabay.com)

    ilustrasi jantung (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Begitu mendengar penyakit jantung bawaan pada anak, para orang tua langsung ketakutan anaknya harus menjalani operasi. Padahal, tak semua kelainan jantung anak harus diatasi dengan tindakan bedah. Beberapa kasus cukup diintervensi dengan kateterisasi.

    Ahli jantung anak Rumah Sakit Anak dan Bunda atau RSAB Harapan Kita  dr. Winda Azwani, Sp.A (K) mengatakan, kasus penyakit jantung bawaan yang biasanya tidak harus operasi adalah jenis nonsianotik atau tidak biru. “Sebenarnya kebanyakan penyakit jantung bawaan tanpa operasi, terutama yang tidak biru,” kata Winda dalam acara Forum Diskusi Philips “Atasi Penyakit Jantung Bawaan Pada Anak Sejak Dini” di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

    Untuk kasus jantung bawaan yang tidak biru biasanya diatasi dengan kateterisasi di  cathlab. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan selang tipis ke dalam pembuluh darah yang ada di pangkal paha bayi. Selang itu diarahkan menuju jantung untuk memperbaiki kelainannya, menggunakan alat yang dimasukkan melalui selang itu.

    Hanya saja, kebanyakan orang tua berpikir kateterisasi itu sama dengan operasi.”Kalau dengar kata operasi, meski cuma disunat, yang terpikir adalah sesuatu yang menakutkan. Padahal pada penyakit jantung bawaan kalau tidak perlu operasi, tidak akan dioperasi,” kata dr. Winda.

    Ia menambahkan, penyakit jantung bawaan pada anak lebih dari 100. Kasus yang dihadapi setiap anak akan berbeda dengan anak lainnya, jadi penanganannya pun tidak sama. Ada yang harus ditangani segera, ada yang bisa menunggu.

    Kalaupun penyakit jantung bawaan yang diderita anak membutuhkan operasi, orang tua tidak perlu takut. Sebab, dampak dari menolak operasi atau menunda lebih menakutkan lagi. “Kenapa harus operasi? Itu demi keselamatan bayi itu sendiri. Bisa ditunda beberapa hari atau bulan, tapi tidak sampai tahunan,” ujar dr. Winda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.