Kemenkes Jamin Kecukupan Kesiapan Obat dan Alkes untuk COVID-19

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan menggunakan hazmat beraktivitas di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Jakarta, Rabu, 18 November 2020. Namun vaksin yang digunakan para petugas medis tetap harus menempuh persetujuan Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM). TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas kesehatan menggunakan hazmat beraktivitas di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Jakarta, Rabu, 18 November 2020. Namun vaksin yang digunakan para petugas medis tetap harus menempuh persetujuan Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM). TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan kesiapan rumah sakit, obat-obatan, dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia tercukupi. Dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Ahad, 22 November 2020, ia menerangkan saat ini persentase keterisian tempat tidur di rumah sakit mencapai 50 persen sehingga masih dapat menampung pasien COVID-19 apabila terjadi peningkatan.

    Namun, Kadir menerangkan pemerintah juga telah menyiapkan strategi apabila tiba-tiba terjadi lonjakan yang signifikan dari kasus baru COVID-19 yang membutuhkan perawatan.

    "Manakala tingkat keterisian tempat tidur meningkat di atas 50 persen atau bahkan sampai 100 persen, Kementerian Kesehatan meminta rumah sakit untuk melakukan penataan tempat tidur untuk pasien COVID-19, tentunya dengan ruang isolasi dan ruang ICU," katanya.

    Selain itu, untuk ketersediaan obat dan alat kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, saat ini juga sudah sangat tercukupi. Kadir mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dengan #pakaimasker, #cucitanganpakaisabun dan air mengalir, serta #jagajarakhindarikerumunan.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Budi Hidayat, mengatakan Kementerian Kesehatan bersama fasilitas layanan kesehatan terus melakukan pelacakan di tingkat kecamatan sampai dengan puskesmas. Budi menyebut pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 melakukan percepatan pelacakan kontak erat pasien dengan menerjunkan lebih dari 5.000 orang pelacak kontak di 10 provinsi prioritas penanganan COVID-19.

    "Tracing rasionya 1:30, yaitu satu pasien berbanding 30 orang yang dilacak. Pelacakan dilakukan secara agresif di tingkat kecamatan, terutama yang memiliki kerumunan dalam jumlah massa besar, dan juga dilakukan pemantauan lebih intensif terjadinya penularan pada 14 hari ke depan," jelas Budi.

    *Ini adalah artikel kerja sama Tempo.co dengan #SatgasCovid-19 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tegakkan protokol kesehatan, ingat selalu #pesanibu dengan #pakaimasker, #jagajarakhindarikerumunan, dan #cucitanganpakaisabun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fatwa MUI Nyatakan Vaksin Covid-19 Sinovac Berstatus Halal, Ini Alasannya

    Keputusan halal untuk vaksin Covid-19 itu diambil setelah sejumlah pengamatan di fasilitas Sinovac berikut pengawasan proses pembuatan secara rinci.