Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perlu Diketahui Peserta BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan Dibedakan Jadi Madya, Utama, dan Paripurna

image-gnews
Suasana Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 9 Februari 2022. Tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) atau penggunaan tempat tidur di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 41 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'
Suasana Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 9 Februari 2022. Tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) atau penggunaan tempat tidur di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kota Bekasi mencapai 41 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W'
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan atau Kemenkes saat ini tengah melakukan transformasi kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) pada Rabu, 19 Oktober 2022 lalu di JCC Senayan, seperti dikutip dari laman Kemenkes.

‘’Kementerian Kesehatan tengah melakukan transformasi kesehatan yang salah satu pilarnya adalah pilar transformasi layanan rujukan,’’ kata Dante.

Sekarang rumah sakit rujukan dibedakan berdasarkan kapabilitasnya dalam menangani masalah kesehatan. Berdasarkan kategori ini, Kemenkes telah mengelompokkan rumah sakit menjadi tiga tipe, yaitu Rumah Sakit Madya, Rumah Sakit Utama, dan Rumah Sakit Paripurna.

Hal ini perlu diketahui bagi peserta BPJS Kesehatan untuk mengetahui tingkat rumah sakit rujukan yang diberlakukan bagi peserta.

Kemenkes menargetkan pemerataan layanan rujukan tersebut mencapai 100 persen pada 2027. Visinya, dari 34 provinsi, minimal satu rumah sakit berstatus paripurna atau utama. Sementara untuk kabupaten atau kota minimal terdapat satu rumah sakit berstatus madya.

Ada empat masalah kesehatan yang menjadi tolok ukur pengelompokan rumah sakit. Masalah kesehatan tersebut yaitu penyakit jantung dan stroke, kanker, serta ginjal. Kemampuan dalam menangani penyakit ini bakal menentukan apakah rumah sakit masuk kategori madya, utama, atau paripurna.

Pengelompokan Rumah Sakit Madya

Berdasarkan data Kemenkes,rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Madya apabila mampu melakukan diagnostik invasif dan intervensi non-bedah pada penyakit jantung dan stroke, misal pasang ring dan trombektomi/coiling. Sementara pada penyakit kanker, rumah sakit dikategorikan sebagai madya bila mampu melakukan bedah tumor dasar dan kemoterapi.

Sementara untuk ginjal, rumah sakit dikelompokkan ke dalam kategori madya bila mampu melayani masalah hemodialisis dan CAPD, mampu melakukan terapi batu saluran kemih dewasa dengan teknik invasif minimal, dan mampu skrining dan diagnosis keganasan urologi.

Pengelompokan Rumah Sakit Utama

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Utama bila mampu mampu melakukan bedah jantung terbuka dan bedah syaraf terbuka/clipping pada penyakit jantung dan stroke, serta mampu melakukan terapi radiasi, bedah kanker stadium lanjut, dan kemoterapi pada penyakit kanker.

Sedangkan pada penyakit ginjal, rumah sakit dikategorikan sebagai Utama bila mampu melayani hemodialisis dengan teknik khusus, mampu skiring calon transplantasi ginjal, dan mampu terapi keganasan Urologi.

Pengelompokan Rumah Sakit Paripurna

Rumah sakit dapat dikategorikan sebagai Paripurna bila memiliki kapabilitas melakukan pelayanan bedah dan intervensi non- bedah jantung dan saraf advanced pada penyakit jantung dan stroke, serta pada mampu melakukan terapi kanker komprehensif dan mutakhir, misal microsurgery, proton therapy pada penyakit kanker.

Sementara pada penyakit ginjal, rumah sakit berstatus Paripurna memiliki kemampuan melakukan transplantasi ginjal dan mampu memberikan pelayanan bedah kelainan kongenital ginjal.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca juga: Jarang Terdengar, Ini Pentingnya Profesi Phlebotomist di Rumah Sakit

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

1 jam lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
PBB: Butuh 14 Tahun untuk Bersihkan Puing-puing di Gaza

Serangan Israel ke Gaza telah meninggalkan sekitar 37 juta ton puing di wilayah padat penduduk, menurut Layanan Pekerjaan Ranjau PBB


Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut RI Ketergantungan Impor Produk Farmasi dan Alat Kesehatan

Presiden Jokowi mengharapkan industri kesehatan dalam negeri makin diperkuat.


Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

3 hari lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.


Kisah Kardinah, Adik RA Kartini yang Berjasa namun Dipersekusi di Tegal

5 hari lalu

Raden Ajeng Kartini bersama dua saudarinya Kardinah dan Roekmini. Wikipedia/Tropenmuseum
Kisah Kardinah, Adik RA Kartini yang Berjasa namun Dipersekusi di Tegal

Meski dari kalangan bangsawan, keluarga Kartini ini kerap membantu masyarakat. Namun adik Kartini dipersekusi dan darak keliling kota hingga trauma.


Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

5 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada sebuah panel bertajuk
Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

6 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.


Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

6 hari lalu

Ribuan tenaga kesehatan atau Nakes berunjuk rasa di depan Monas untuk menagih janji pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparat sipil negara atau ASN, Kamis, 22 Sepetember 2022. Nakes yang sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19 merasa dikhianati, sebelumya pemerintah menjanjikan mereka menjadi ASN di awal pandemi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.


5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

7 hari lalu

Ilustrasi pernikahan outdoor di Candi Prambanan. Dok. istimewa
5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

8 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

8 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.