Awas, 90 Persen Perokok Berpotensi Terserang Kanker Paru

Reporter:
Editor:

Yayuk Widiyarti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kanker paru-paru. Shutterstock

    Ilustrasi Kanker paru-paru. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 90 persen perokok berpotensi besar terserang berbagai macam penyakit, salah satunya kanker paru. Ketua umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, mengatakan hasil penelitian mengungkapkan hanya 10 persen populasi manusia yang tidak terkena kanker paru meskipun aktif sebagai perokok.

    "Ada sekitar 10 persen di dunia perokok itu dia tidak sakit. Hal itu dikarenakan ada faktor genetik yang hingga kini belum bisa dijawab secara medis," katanya.

    Individu perokok tersebut tidak terkena kanker paru tapi bisa jadi ia terserang penyakit lain akibat merokok.

    "Rokok itu tidak hanya menyebabkan kanker, tapi bisa menyebabkan penyakit lain. Data 10 persen itu sudah ada riset di luar negeri," katanya.

    Terkait perbandingan bahaya kesehatan akibat mengisap rokok biasa dengan vape atau rokok elektrik, Ketua kelompok kerja (Pokja) Kanker Paru (PDPI), dr. Elisna Syahruddin, mengatakan risikonya sama saja.

    "Justru asap vape itu lebih kental. Meskipun ada yang mengatakan kandungan vape itu aman, iritasi asapnya tetap saja terisap ke saluran pernapasan," ujarnya.

    Ia mengatakan penyebab kanker paru ialah unsur yang terkandung dalam asap rokok dan aliran asap ke saluran pernapasan manusia sehingga menyebabkan kerusakan organ tubuh. Bahkan, meskipun rokok tersebut dikategorikan herbal tetap saja dapat memicu kanker paru, termasuk shisha ala timur tengah, karena asapnya bisa merusak saluran pernapasan.

    Ia menambahkan meningkatnya angka kanker paru di Indonesia selama 10 tahun terakhir disebabkan oleh faktor risiko penyakit itu tidak dikendalikan sehingga menambah jumlah penderita.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.