TEMPO.CO, Yogyakarta - Penyintas dan ahli tuberkolusis atau TBC mengajak masyarakat melawan mitos dan stigma seputar penyakit tersebut. Jika pemahaman yang keliru tentang tuberkulosis terus menyebar, maka akan menghambat penanganan penyakit mematikan itu.
Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Erlina Burhan mengatakan, semua kalangan perlu berupaya menghilangkan stigma terhadap pasien TBC. Pemerintah, menurut dia, seharusnya memiliki standar operasional untuk menanganinya.
Baca juga:
Untuk menyelamatkan pasien TBC, tidak hanya membutuhkan investasi dalam bentuk uang, melainkan juga keterampilan mengatasi stigma. "Bisa belajar dari penanganan Covid," kata Erlina dalam acara G20 bertajuk "Penanggulangan Tuberkolusis: Mengatasi Disrupsi Covid-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi di Masa Depan" di Hotel Hyatt Yogyakarta pada Rabu, 30 Maret 2022.
Seperti menangani Covid-19, pemerintah membutuhkan standar operasional untuk menangani penyakit ini secara preventif. Pemerintah perlu lebih masif melakukan pelacakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Erlina Burhan mencontohkan, saat menangani Covid-19, pemerintah berkolaborasi dengan semua kalangan dan mengitensifkan platform digital untuk melacak pasien. Langkah yang sama dapat ditempuh untuk menekan kasus tuberkulosis.
Penyintas TBC, Meirinda Sebayang berbagi kisah berjuang melawan TBC di G20 bertajuk "Penanggulangan Tuberkulosis: Mengatasi Disrupsi Covid-19 dan Membangun Kesiapsiagaan Pandemi di Masa Depan" di Hotel Hyatt Yogyakarta, Rabu, 30 Maret 2022. TEMPO | Shinta Maharani
Penyintas TBC, Meirinda Sebayang mengatakan, mitos yang berkembang tentang penyakit mematikan itu di antaranya TBC menyerang orang-orang miskin di wilayah kumuh. Bagi perempuan yang tertular tuberkulosis dari anggota keluarganya mengalami kemandulan. Mitos-mitos ini membuat penderita TBC terstigma. Padahal, semua orang berpotensi tertular TBC. "Ini semua perlu kita luruskan," kata Meirinda.
Meirinda Sebaya yang juga Ketua Jaringan Positif Indonesia ini, punya pengalaman stigma yang membuat dia terpuruk. Stigma yang melekat saat Meirinda terkena TBC pada 2006 lalu adalah takut menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Sebab itu, dia menekankan agar semua kalangan melawan stigma tersebut. Dia memberikan masukan agar pelayanan terhadap pasien TBC berbasis kesetaraan gender.
Ketua Yayasan Stop TB Partnership, Nurul H.W. Luntungan mengatakan, untuk menangani TBC, tidak cukup hanya bicara tentang berapa jumlah duit yang diinvestasikan, melainkan mengelola uang secara efektif dan efisien. Program penanganan tuberkulosis di daerah misalnya, menurut dia, perlu penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat desa, komunitas, dan pekerja kesehatan di puskesmas.
Nurul memberi catatan tentang pengelolaan anggaran penanganan TBC yang belum terserap secara maksimal. Dengan begitu kendalanya bukan karena tidak ada anggaran. Untuk menangani TBC di desa-desa, pemerintah bisa memberikan insentif kepada kader-kader yang sukses membantu mencegah penularan penyakit. “Monitoring dan evaluasi mesti terus dilakukan karena dana belum terserap seratus persen," kata dia. Selain itu, dia mencontohkan tidak efisiennya penggunaan anggaran di lapangan. Sebagian kader misalnya tidak terampil menggunakan teknologi untuk mengatasi TBC.
Baca juga:
Ahli Paru: TBC Belum Sepopuler Covid-19, padahal Sama-sama Berbahaya
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.
