TEMPO Interaktif, Jakarta - Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia, adalah salah satu sosok ambigu dan kontroversial dalam sejarah negeri ini. Ia ambigu dalam banyak kebijakan ketika menjabat kepala negara dan kepala pemerintahan. Pun kontroversial dalam memperoleh kekuasaan dari Presiden Sukarno, menjalankan, dan mengalihkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), tujuh kali terpilih sebagai presiden (sekitar 32 tahun), cara menjalankan kekuasaan yang represif-otoriter, prediksi jumlah kekayaan, hingga bisnis anak-cucunya adalah sedikit deretan kontroversinya.
Tak mengherankan, meski sudah meninggal (27 Januari 2008), sosok berjulukan The Smiling General itu masih menjadi magnet yang menarik untuk didiskusikan. Ratusan artikel, penelitian, dan puluhan buku diterbitkan untuk memotret aspek kehidupannya. Buku berjudul The Life and Legacy of Indonesia's Second President karya Retnowati, putri Roeslan Abdulgani, adalah yang paling banyak dicari.
Sosok ambigu dan kontroversi Soeharto juga menjadi kajian di luar negeri. Silang pendapat antara profesor di Griffith University, Robert Edward Elson (penulis buku Soeharto, Political Biography, Oktober, 2001) dan peneliti dari Inggris, Peter Carey, dalam Asian Affairs volume Oktober, 2002, misalnya, direkam Asvi Warman Adam (Koran Tempo, 28 November 2005) dengan cerdas.
Carey sulit menerima kesimpulan Elson bahwa Soeharto berjasa dalam membuat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama memerintah. Sebaliknya, ia menegaskan, krisis keuangan 1997-1998 yang memorak-porandakan perekonomian Indonesia adalah salah satu akibat kebijakan yang salah.
***
Dalam menjalankan kekuasaannya, Soeharto dengan rezim Orde Barunya berpijak pada trilogi pembangunan: stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Asumsinya, dengan stabilitas nasional yang kondusif, pembangunan berjalan dengan baik. Hasil pembangunan tersebut dibagikan dan dirasakan rakyat dengan prinsip trickle down effect. Dalam trilogi pembangunan, stabilitas menjadi "dewa" yang tidak bisa dibantah. Atas nama Pancasila dan kepentingan rakyat, banyak gejolak langsung ditumpas dengan tangan besi. Peristiwa Malari, Talangsari, dan Tanjung Priok contohnya. Atas nama stabilitas pula harus ada penyeragaman dalam berbagai bidang dan profesi; stabilitas menjadi acuan untuk penyederhanaan partai; stabilitas mewajibkan pers bersuara seragam. Siapa pun yang melawan fardu ain hukumnya diberangus.
Berlawanan dengan yang terjadi di lapangan, pemikiran dan tindakan Soeharto terkesan sangat arif dan visioner. Salah satu rekaman pemikiran dan tindakan futuristik jenderal besar ini direkam mantan ajudannya yang kemudian menjadi Panglima TNI, Jenderal Wiranto. Rekaman itu dituangkan dalam buku berjudul 7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pak Harto. "Adalah tidak benar tuduhan-tuduhan yang mengatakan seolah-olah stabilitas nasional yang dikembangkan selama 30 tahun terakhir adalah untuk membatasi demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Justru dengan stabilitas nasional, berbagai kegiatan pembangunan nasional bisa dilaksanakan. Bukan saja pembangunan di bidang ekonomi, tetapi juga pembangunan di bidang politik dan demokrasi. Demokrasi yang dibangun dan dikembangkan itu sendiri adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi libera atau demokrasi ideologi lain" (halaman 19).
Buku ini terdiri atas delapan bab, yakni Politik, Perekonomian Nasional, Masalah Kerja Sama Internasional, Industrialisasi dan Penguasaan Teknologi, Pembangunan Pertanian, Masalah Kesejahteraan Rakyat, Lingkungan Hidup, serta Pribadi. Karya ini merupakan hasil dialog penulis selama tujuh tahun dengan Soeharto (1991-1997), termasuk tiga tahun ketika menjadi ajudan.
Sebagai manusia dan penguasa, Soeharto memiliki kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah ia secara tegas mengkritik sikap dan tindakan Amerika Serikat dan sekutunya yang selalu mengatasnamakan pendekar HAM dan demokrasi untuk menekan negara-negara berkembang.
"Mereka berasal dari negara maju yang bisa berpikir rasional, kok menjadi penjajah kaliber besar, yang selama beratus-ratus tahun melakukan penjajahan. Kok sekarang dipercaya sebagai pendekar demokrasi. Mereka menginjak HAM dan demokrasi. Mereka mempraktekkan pelanggaran demokrasi, sekarang justru menuduh Indonesia yang melanggar dan mengklaim dirinya sebagai pembela HAM dan demokrasi. Itu yang tidak bisa kita mengerti, kenapa?" (halaman 78).
Sikap ambigu dan kontroversial Soeharto yang mencolok mata lainnya adalah mengeluarkan keputusan presiden tentang tata niaga cengkeh dan mobil nasional, misalnya. Padahal dalam buku ini diungkapkan, "Saya selalu wanti-wanti kepada mereka untuk selalu berhati-hati dan mengikuti aturan yang berlaku. Saya biarkan mereka mengikuti irama usaha di negara kita" (halaman 509).
Tepat kritik John Monfries yang dikutip Asvi bahwa kelemahan Soeharto adalah tidak bisa membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Buku ini menjadi bukti perbedaan yang kontras antara pemikiran, sikap, dan tindakan Soeharto dalam mengimplementasikan idealismenya selama 32 tahun. Lumrah bila ia pun tidak bisa menempatkan diri secara proporsional sebagai kepala negara/pemerintahan yang bersifat publik dan bapak atau kakek yang bersifat privat.
Secara umum, tak ada hal mengejutkan dalam buku tebal ini. Meski Soeharto telah 13 tahun lengser, dan mangkat tiga tahun lalu, Wiranto sepertinya masih sungkan untuk bersikap kritis terhadapnya. Semua naskah yang berasal dari rekaman ditranskrip apa adanya. Sikap ewuh pakewuh itu sebangun dengan yang diucapkan setelah Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. "ABRI akan melindungi semua mantan presiden beserta keluarganya."
* Dudi Sabil Iskandar
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta
Judul buku : 7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pak Harto
Penulis : Wiranto
Penerbit : Citra Kharisma Bunda
Tebal : xiv + 522 halaman
Tahun terbit : 2011
